Jakarta, Aktual.com — Pengamat ekonomi politik dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng menyebutkan, selain APBN yang gagal mecapai target, sektor keuangan secara keseluruhan pada era pemerintahan Jokowi mengahadapi masalah yang sangat serius.
“Masalah besar itu dipicu oleh utang pemerintah dan swasta yang semakin besar baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” kata Daeng dalam keterangan yang diterima Aktual.com, Kamis (19/5).
Menurut dia, bahkan lembaga rating agency seperti Moody’s menyatakan, meskipun utang pemerintah tergolong moderat, namun jika dilihat nilai tukar yang tidak stabil menghadapkan utang pemerintah pada risiko yang besar.
Berdasar data yang dikantonginya, sebanyak 38 persen dari obligasi pemerintah daerah merupakan mata uang asing dan investasi luar negeri. Bahayanya adalah, sejak awal Mei 2016 nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menunjukkan tren penurunan yang tajam.
“Sementara utang swasta menghadapi masalah yang jauh lebih berat. Bahkan Moody’s secara khusus memberikan warning terhadap utang swasta itu,” tegas dia.
Dia kembali mengungkapkan, saat ini utang pemerintah berada pada posisi 26,8 persen terhadap PDB dan utang swasta sebesar 23.7 persen terhadap PDB.
“Utang swasta telah meningkat 11,3 persen dari tahun 2010, yakni dari 12,4 persen terhadap PDB menjadi 23,7 persen terhadap PDB dan didominasi oleh mata uang asing,” ingat dia.
Menurut catatan Bank Indonesia (BI), kata dia, utang luar negeri pemerintah hingga kwartal I 2015 sebesar US$ 151,312 miliar. Sedangkan utang luar negeri swasta senilai US$ 164,673 miliar.
“Jadi secara keseluruhan utang luar negeri pemerintah dan swasta mencapai US$ 315,985 miliar atau sebesar Rp. 4.202 triliun,” tegasnya.
Penambahan utang luar negeri yang besar itu juga dikontribusikan oleh Pemerintahan Joko Widodo ini. Sejak mulai memerintah kuartal IV 2014 lalu hingga kuartal I 2016 ini, utang luar negeri pemerintah meningkat US$ 21,576 miliar, dan swasta meningkat senilai US$ 22,657 miliar.
“Sehingga secara keseluruhan utang luar negeri meningkat Rp.588,30 triliun,” tegasnya.
Sementara itu, lanjut dia, utang dalam negeri pemerintah dalam bentuk surat utang negera mencapai Rp1,327,44 triliun dan mengalami peningkatan senilai Rp235,09 triliun antara September 2014 – Desember 2015.
“Jadi, pemerintahan Jokowi adalah yang paling berprestasi dalam menciptakan utang ini,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
