Pasalnya, pembangunan infrastruktur di negara jajahan, harus menunjang kepentingan ekonomi negara-negara imperialis dan harus dimiliki oleh mereka. Hal ini menjadi kenyataan dimana proyek-proyek infrastruktur yang telah diresmikan oleh Jokowi telah direncanakan untuk dijual ke pihak asing/swasta.
“Lalu dimana untungnya buat republik ini? Makanya, jika serius hendak membangun ekonomi nasional proyek-proyek-proyek infrastruktur harus diletakan sebagai prasarana untuk membangun industrialisasi nasional. Bukan karpet merah bagi negara-negara imperialis,” kritik dia.
Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi-JK harus berupaya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan bangkitkan produksi rakyat untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Bukan sebaliknya, menekan rakyat dengan pajak, memalak rakyat dengan merevisi undang-undang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Tak ada yang menolak bahwa Indonesia sangat tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain soal infrastruktur. Akan tetapi proyek-proyek infrastruktur ini akan sia-sia jika tidak diabadikan untuk membangun industri nasional.
“Bangsa ini harus memiliki cetak biru pembangunan industri nasional sebagai jembatan bagi kemakmuran rakyat. Bukan infrastruktur ugal-ugalan model Jokowi ini,” kecam dia.
(Reporter: Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
