Majelis Hakim juga menyatakan tindakan tergugat/terbanding (Menteri Hukum dan HAM) mencabut keputusan sebelumnya tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI tidak bertentangan dengan asas “contrarius actus”.
“Tergugat/Terbanding berwenang menerbitkan keputusan TUN tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI, maka atas dasar kewenangan tersebut Tergugat/Terbanding berwenang mencabut keputusan a quo atas dasar oleh fakta-fakta pelanggaran sebagaimana telah dipertimbangkan yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding,” katanya.
HTI mengajukan banding setelah kalah melawan pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam putusannya, Majelis hakim PTUN Jakarta pada 7 Mei 2018 menolak gugatan yang diajukan HTI terhadap Menteri Hukum dan HAM.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
