Jakarta, Aktual.com – Purbaya Yudhi Sadewa kini menjadi sosok menteri yang paling hangat dibicarakan di berbagai forum pemerintahan dan media. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya selalu terbuka, lugas dan berani menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan lintas kementerian, dan pemerintah daerah tanpa basa-basi.
Sejumlah pengamat ekonomi menilai, ada perubahan paradgima dalam kebijakan ekonomi Indonesia usai Purbaya menjabat sebagai Menkeu pada 8 September 2025. Contohnya terkait kebijakannya menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp200 triliun ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Guru Besar Ekonomi Universitas YARSI, Perdana Wahyu Santosa, menyampaikan, kebijakan tersebut menggeser paradigma sebelumnya terkait pengelolaan SAL. Menkeu sebelumnya menyimpan SAL di Bank Indonesia, sedangkan Purbaya menempatkannya di bank Himbara agar disalurkan ke sektor riil dan produktif.
“Pak Purbaya fokus menggerakkan pembiayaan produktif agar sektor riil masyarakat dapat tumbuh lebih cepat,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Baca juga:
Purbaya vs Everybody: Antara Gaya Blak-blakan dan Jalan Terjal Ekonomi Rakyat
Adapun Direktur Eksekutif GREAT Institute, Anto Sudarto, memandang paradigma ekonomi Purbaya tersebut berakar pada prinsip tidak membiarkan uang menganggur.
“Beliau sangat tidak suka jika ada uang yang tidak digunakan, karena bagi beliau, uang itu seperti energi yang bisa menggerakkan segala sesuatu,” ucap Anto.
Dengan pola pikir seperti itu, kata Anto, Purbaya cepat bertindak ketika ada anggaran negara yang mengendap. Ia akan menarik dana itu, dan memastikannya berputar sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi perekonomi.
Hal sama saat Purbaya mengungkapkan adanya anggaran negara yang belum terserap di kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah, serta mengancam akan menariknya kembali.
Baca juga:
Purbaya Siapkan Rp20 Triliun untuk Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan
Disisi lain Perdana mengatakan, fokus Purbaya soal tersebut menunjukkan kebijakan fiskal yang berakar pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan responsiveness dalam setiap pengambilan keputusan.
“Ketiga prinsip ini dasar penting untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” papar Perdana.
Keterbukaan inilah, menurut Anto, yang membuka akses publik, dan ruang diskusi terhadap pengelolaan keuangan fiskal negara yang pada masa Menkeu sebelumnya tidak pernah terjadi.
“Dulu, banyak orang tidak tahu apa yang terjadi dengan uang negara. Kini, publik bisa melihat dengan jelas bagaimana keuangan negara dikelola,” ucap Anto.
Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara ini yang sebelumnya sangat tertutup menimbulkan optimisme masyarakat. “Mereka jadi tahu bahwa negara memiliki sumber daya yang cukup, yang sebelumnya tidak diketahui,” ujar Anto.
Baca juga:
Menkeu Purbaya Alokasikan 13T Hasil Sitaan Kasus Ekspor CPO ke LPDP
Dinamika Birokrasi, Dukungan Publim, Hingga Upaya Politisasi
Namun, Perdana menyampaikan, Purbaya harus menghadapi tantangan birokrasi, baik di kementeriannya maupun di kementerian/lembaga lain. Karena itu, konsolidasi antar kementerian dan lembaga sangat penting agar kebijakan-kebijakan keuangan dan perekonomian dapat berjalan dengan lebih lancar.
“Sinergi dengan Bank Sentral, OJK, dan instansi terkait juga sangat diperlukan. Seperti yang kita ketahui, beberapa kebijakan utang mengalami polemik, dan hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait,” kata Perdana.
Kendala lainnya, Perdana mengungkapkan, kebijakan terkait cukai dan coretax masih memerlukan pembenahan. Ia pun meminta Purbaya untuk lebih menekankan evaluasi dan perbaikan kebijakan di dua hal tersebut agar lebih efektif dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.
Meski memiliki kendala, Anto melihat, sejauh ini konsistensi Purbaya antara janji, kebijakan dan implementasinya di lapangan masih terlihat jelas. Kebijakan transparansi yang Purbaya janjikan masih berjalan, dan masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pengelolaan keuangan negara berjalan dengan terbuka.
Baca juga:
Menkeu Purbaya Tekankan Akselerasi Belanja Daerah untuk Dorong Pembangunan
Hal itu terlihat dari dukungan dan kepuasan publik terhadap Purbaya. Hasil survei GREAT Institute, Purbaya memperoleh skor kepuasan publik yang tinggi di antara anggota kabinet lainnya. Dalam survei Purbaya meraih skor 826 dalam kepuasan masyarakat, jauh mengungguli Agus Harimurti Yudhoyono yang memperoleh skor 155, dan Nasaruddin Umar dengan skor 129.
Menurut Anto, skor Purbaya dalam survei tersebut mencerminkan tingkat dukungan yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap kinerjanya sebagai Menkeu. Purbaya tidak hanya memiliki kapasitas tinggi dalam bidang ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi politik yang kuat.
“Setiap langkah yang diambil oleh Purbaya adalah amanah langsung dari Presiden Prabowo, yang memperkuat posisinya dalam pemerintahan,” jelasnya.
Fenomena ini juga terlihat dari kritik yang disampaikan Purbaya terhadap kementerian dan lembaga negara lainnya. Dukungan langsung dari Presiden Prabowo terhadap kritik tersebut semakin memperkuat posisi Purbaya untuk melakukan self-criticism, bahkan terhadap kementeriannya sendiri.
“Mulai dari coretax, bea cukai, hingga laporan-laporan yang disampaikan oleh Bapak Purbaya, semuanya menunjukkan adanya upaya perbaikan. Saya rasa, ini juga merupakan bentuk self-criticism yang beliau lakukan,” ujar Direktur Riset GREAT Institute tersebut.
Baca juga:
Kopdes Merah Putih Sulit Dapat Modal, Purbaya Salahkan Himbara
Selain itu, menurutnya, elektabilitas Purbaya mulai diperhitungkan dalam kancah politik Indonesia. “Masyarakat sangat mendukung Purbaya, bahkan ada yang mulai menghitung elektabilitasnya sebagai calon wakil presiden,” katanya.
Meskipun hasil berbagai lembaga survei begitu tinggi mendukugnya sebagai Cawapres di Pemilu 2029 mendatang, Purbaya menolak bila sepak terjangnya sebagai Menteri Keuangan dikaitkan dengan kontestasi politik. “Saya nggak tertarik politik. Saya nggak tertarik politik,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10)
Laporan: Nur Aida Nasution
Artikel ini ditulis oleh:
Erobi Jawi Fahmi
Eka Permadhi
