Kigali, Aktual.com Di tengah upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19, kerjasama internasional adalah hal yang mutlak dilakukan karena tidak ada satu negara duniapun yang mampu mengatasinya sendiri.

Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Mikro (UMi) adalah bidang yang paling terdampak pendemi, namun di sisi lain, sektor ini telah terbukti menjadi sektor potensial bagi upaya pemulihan pascapandemi.

Topik ini merupakan salah satu topik utama yang didiskusikan oleh forum parlemen dunia yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) pada sidang Komite Pembangunan Berkelanjutan yang dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana, MBA (F-Demokrat) bertempat di Kigali, Rwanda pada 14/10/2022 lalu.

Dalam sidang yang dihadiri oleh lebih dari 165 parlemen dari berbagai belahan dunia ini, Putu yang juga merupakan anggota Komisi VI membidangi sektor UMKM ini berbagi pengalaman bagaimana sektor UKM, UMKM, dan UMi berkontribusi bagi perekonomian nasional Indonesia, dengan menghasilkan 61 persen dari PDB.

UKM, UMKM, dan UMi memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara karena telah berhasil menyerap hampir 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

Ia menambahkan bahwa sektor pariwisata, industri kreatif, dan budaya Bali sangat terdampak pandemi COVID-19.

Dalam merespon situasi ini, masyarakat Bali mengedepankan prinsip gotong royong, melalui kerjasama yang tangguh antar pemangku kepentingan baik di tingkat daerah maupun nasional, melalui serangkaian program penguatan kapasitas dan stimulus finansial bagi sektor UKM, UMKM, dan UMi yang terdampak.

Sehingga, saat ini dapat dilihat bersama bahwa perekonomian Bali mulai merangkak naik menuju normal seperti sedia kala. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran UKM, UMKM, dan UMi yang menjadi penggerak bagi roda ekonomi di daerah.

‘’Di masa pandemi, sektor ini menjadi tulang punggung bagi ekonomi nasional. Maka, kita harus berupaya memperkuat upaya melalui kolaborasi, kerjasama, dan koordinasi bukan hanya di tingkat nasional namun juga internasional, untuk melakukan penguatan kapasitas bagi komunitas lokal penggerak UKM, UMKM, dan UMi di daerah karena pembangunan ekonomi adalah hak bagi seluruh individu’’, ungkap legislator asal daerah pemilihan Bali tersebut seperti yang dikutip, Senin (31/10).

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, telah berupaya memberikan stimulus finansial sebagai wujud dukungannya bagi sektor UKM, UMKM, dan UMi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang realisasinya telah mencapai Rp 112, 84 triliun.

Selanjutnya, Putu menegaskan bahwa literasi adalah hal yang paling utama dalam mendorong terwujudnya pemulihan ekonomi berkelanjutan melalui peran sektor UKM, UMKM, dan UMi.

Secara khusus, literasi di bidang digital, keuangan, dan strategi pemasaran sangat dibutuhkan dalam menyiapkan setiap individu agar mampu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

(Wisnu)