Jakarta, aktual.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) bertajuk Jakarta Bebas Sampah 2030 di Aula Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali. Kesepakatan ini menjadi simbol sinergi antara dua pihak dalam mewujudkan kota yang bersih, berkeadilan, dan harmonis.
Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta sekaligus Koordinator NU Mendengar, H Abdul Azis, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk penguatan kolaborasi antara NU dan Pemprov dalam menghadapi tantangan lingkungan, khususnya persoalan sampah.
“Karena hakikatnya masalah sampah tidak melulu soal teknologi, tetapi juga perilaku, maka kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan ulama menjadi kunci,” ujar Azis.
Ia juga menyampaikan bahwa melalui MoU ini, Gerakan NU Jakarta diharapkan dapat berperan aktif dalam menekan volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir.
“Pada akhir tahun 2026 ditargetkan dapat mengurangi timbulan sampah ke pembuangan akhir hingga 10 persen per hari dengan penggunaan anggaran publik yang jauh lebih efisien,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan apresiasinya terhadap kolaborasi tersebut.
“Saya sangat gembira karena penandatanganan MoU ini melahirkan kolaborasi yang membawa manfaat besar bagi warga NU dan masyarakat Jakarta,” ujar Pramono.
Ia menuturkan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di Ibu Kota, dengan volume mencapai 7.700–8.000 ton per hari dan total timbunan sekitar 55 juta ton di TPST Bantargebang.
“Kalau 10 persen saja dari total sampah itu bisa ditangani lewat kerja sama ini, dampaknya akan luar biasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), yang akan mengubah sampah menjadi sumber energi. Jakarta, menurutnya, berpotensi memiliki empat PLTSa dengan total kapasitas 150 MW.
Selain itu, ia juga menyoroti proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan dan gerakan memilah 10 persen sampah dari rumah sebagai strategi penting dalam menekan volume sampah.
“Kalau ini berhasil, Jakarta bisa meniru keberhasilan Beijing dan Shanghai yang kini justru kekurangan sampah karena digunakan untuk energi,” katanya.
Pramono berharap kolaborasi antara PWNU dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta ini dapat menjadi model kemitraan baru antara pemerintah dan organisasi keagamaan dalam membangun kota berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan lapangan kerja hijau di Jakarta.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
