Balikpapan, Aktual.com – Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada tahun 2045, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah melakukan konsultasi publik untuk merumuskan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Acara konsultasi publik ini diadakan di Hotel Golden Tulip, Balikpapan pada Senin (18/6), yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat terkait bidang pendidikan dalam rangka memperkaya rancangan awal RPJPN yang akan mengarahkan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Dalam visi Indonesia Emas 2045, diharapkan pada tahun 2045 pendapatan per kapita masyarakat Indonesia meningkat signifikan, tingkat kemiskinan mendekati nol persen, ketimpangan sosial ekonomi berkurang, peran dan pengaruh Indonesia di dunia internasional semakin meningkat, sumber daya manusia yang kompetitif, dan pencapaian netralisasi emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net zero,” kata Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Didik Darmanto dalam acara konsultasi publik tersebut.
Konsultasi publik ini merupakan upaya dari Kementerian PPN/Bappenas untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang. RPJPN baru akan menjadi acuan dan panduan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pendidikan menjadi salah satu sektor utama yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam bidang pendidikan, antara lain perubahan demografi, transformasi struktural ekonomi dan perubahan pasar kerja, transformasi digital dalam pendidikan, kesenjangan pendidikan, demokrasi dan partisipasi publik, globalisasi dan kemitraan pembangunan, pembiayaan, dan tata kelola pendidikan.
Didik berharap melalui konsultasi publik ini, akan diperoleh masukan yang berharga untuk merumuskan solusi yang lebih tepat guna menghadapi tantangan tersebut.
Isu-isu strategis yang dibahas dalam konsultasi publik ini antara lain ketidakmerataan dan rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan infrastruktur pembelajaran digital, serta rendahnya kualitas lulusan. Untuk menghadapi tantangan dan isu strategis tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan tahapan dan arah kebijakan pembangunan pendidikan beserta indikator keberhasilannya.
Direktur Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, Prof. H. Ahmad Suriansyah salah satu pembicara dalam konsultasi publik tersebut mengatakan dalam konteks Kalimantan, di mana banyak daerah yang termasuk dalam kategori 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dia menekankan pentingnya pengembangan model penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan sekolah inovatif di daerah-daerah tersebut.
“Diperlukan upaya inovatif guna mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di daerah perbatasan yang terpencil agar dapat sejajar dengan daerah-daerah lainnya,” ujarnya.
Selain itu, dukungan terhadap pendidikan informal juga menjadi hal yang penting, seperti yang disampaikan oleh Dosen STAH Mpu Kuturan Singaraja, Dr. I Made Andi Purnomo. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan dan martabat guru sebagai langkah yang mendesak.
“Profesi guru belum menarik seperti profesi dokter atau dosen. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan mereka. Hal ini harus menjadi prioritas dalam RPJN,” terangnya.
Pendiri Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kampung Tanjung Saleh, Siti Badariah mengharapkan dukungan nyata dari pemerintah terhadap gerakan literasi informal di daerah terpencil.
“Taman bacaan kami berada di daerah yang sulit dijangkau, tanpa listrik dan jaringan telepon. Namun, dengan semangat yang tinggi, program-program literasi tetap berjalan dengan baik. Kami berharap pemerintah dapat mendukung pengadaan buku dan infrastruktur serta kegiatan literasi informal yang kami lakukan,” jelasnya.
Forum Konsultasi Publik mengenai Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 di Balikpapan diikuti oleh ratusan peserta baik secara langsung maupun daring. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh agama, budayawan, akademisi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan dari Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.
RPJPN 2025-2045 dijadwalkan akan ditetapkan pada Oktober 2023 dan akan menjadi panduan pembangunan bagi pemerintahan berikutnya. Serangkaian Forum Konsultasi Publik ini didukung oleh INOVASI, sebuah program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia di bidang pendidikan.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
