Jakarta, aktual.com – Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI bersama pemerintah terkait Revisi Undang-Undang (RUU) TNI mendapat protes dari sejumlah orang. Mereka menyatakan penolakan terhadap rapat yang tengah berlangsung.
Tiga orang dari kelompok yang menamakan diri Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menuntut agar rapat Panja RUU TNI dihentikan, terutama karena pembahasannya dilakukan secara tertutup.
“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan pemerhati di bidang pertahanan, hentikan, karena tidak sesuai ini diadakan tertutup,” ujar Andrie, salah satu peserta aksi, di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).
Mereka menilai bahwa proses pembahasan RUU TNI tidak dilakukan secara transparan. Selain itu, mereka juga khawatir bahwa revisi ini akan mengembalikan dwifungsi ABRI, sehingga mereka dengan lantang menyuarakan penolakan.
“Bapak-Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak adanya pembahasan di dalam, kami menolak adanya dwifungsi ABRI, hentikan proses pembahasan RUU TNI,” tegasnya.
Sebagai informasi, rapat Panja RUU TNI telah berlangsung sejak Jumat (14/3), digelar secara tertutup di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat.
Anggota Komisi I DPR, Tb Hasanuddin, membenarkan adanya rapat tersebut dan menyebutkan bahwa pertemuan ini diikuti oleh Panja UU TNI dari DPR dan pemerintah.
“Betul, Panja UU TNI DPR dengan Panja UU dari pemerintah,” kata Tb Hasanuddin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (14/3).
Ia menambahkan bahwa rapat sudah dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan masih berlangsung hingga malam hari.
“Sejak jam 13.00 WIB,” ungkapnya.
Rapat ini direncanakan akan terus berlanjut hingga pukul 22.00 WIB.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
