Jakarta, Aktual.com — Ratusan warga desa di Myanmar pada Jumat (6/5) berunjuk rasa menentang dimulainya kembali operasi di satu tambang tembaga yang didukung China, dalam salah satu ujian pertama bagi kemampuan pemerintah baru untuk mengatasi kemarahan publik.
Aksi-aksi protes telah mengumpulkan momentum sejak Rabu ketika beberapa orang menerobos penghalang-penghalang yang dibuat polisi untuk melindungi tambang itu, yang dioperasikan oleh Wanbao Myanmar, sebuah unit dari perusahaan pembuat senjata China, kata sejumlah warga di kawasan itu kepada kantor berita Reuters lewat telepon.
Wanbao Myanmar mengelola tambang Letpadaung dalam usaha patungan dengan konglomerat yang dikendalikan militer Myanmar, Myanmar Economic Holdings Ltd.
Para warga desa mengatakan tanah-tanah mereka telah disita tanpa kompensasi untuk memperluas tambang tersebut.
Setelah protes-protes besar pada 2012 dan 2013, ketika polisi anti huru-hara merazia sebuah kamp protes yang melukai lebih 100 orang, kemudian pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi memimpin satu penyelidikan yang merekomendasikan agar kompensasi diberikan kepada warga dan meminimalkan kerusakan lingkungan hidup.
Suu Kyi memimpin partainya dengan perolehan suara mayoritas tahun lalu dan sekarang mengawasi pemerintahan.
“Pihak China tidak melakukan apa-apa untuk memenuhi kewajiban mereka seperti disebutkan dalam laporan Daw Aung San Suu Kyi,” kata Ma Mar Cho, salah seorang pemimpin protes, kepada Reuters lewat telepon.
Wakil-wakil Wanbao Myanmar tidak menjawab permintaan untuk memberikan komentar pada Jumat.
Seorang juru bicara kantor Suu Kyi mengatakan pemerintah memantau situasi itu dan tanggapan perusahaan atas rekomendasi hasil penyelidikan awal.
“Kami sedang mengecek bagaimana perusahaan itu telah memenuhi permintaan-permintaan komisi bersama dengan kementerian-kementerian terkait,” kata Zaw Htay, juru bicara Kantor Pengawas Negara, yang dijalankan Suu Kyi.
Pekerjaan-pekerjaan di tambang itu, sekitar 100 km sebelah barat kota Mandalay, ditangguhkan setelah protes-prrotes pada 2012-2013. Perusahaan itu baru-baru ini telah berusaha menunjukkan bahwa pihaknya dapat mengurangi dampak dari penambangan dan memperbaiki kehidupan warga sekitar.
Protes-protes itu dapat mengganggu hubungan antara partai Suu Kyi dan militer, yang tetap mempertahankan peran politik besar dengan penguasaan tiga kementerian penting yang antara lain mencakup kepolisian, dan menguasai seperempat kursi di parlemen.
China juga sepertinya mengawasi bagaimana pemerintah baru mengatasi protes-protes tersebut. Negara itu telah membuat dorongan besar untuk memasukkan kepentingan bisnis dan politiknya sejak partai Suu Kyi berkuasa pada April.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
