Pada kesempatan itu, Witra juga menyindir kuota 7.500 mobil transportasi umum non-trayek yang direkomendasikan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Ia mendesak agar perhitungan itu bisa dijelaskan secara rasional. “Dari mana perhitungan tersebut, harus dijelaskan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agung Sudarsana akhirnya keluar menemui demonstran. Dia didampingi Kapolresta Denpasar, Komisaris Besar Hadi Purnomo.
Ia menjelaskan, kuota angkutan 7.500 non-trayek itu berdasarkan hasil kajian tahun 2015. Kebutuhan transportasi umum non-trayek di Bali sebanyak 20.085 unit. “Saat ini baru tersedia sebanyak 12.500 unit. Karena itu diperlukan 7.500 kendaraan lagi. Itulah penjelasan ilmiah dari rekomendasi tersebut. Semua berdasarkan kebutuhan,” papar Sudarsana.
Sementara mengenai rekomendasi Gubernur Bali mengenai penghentian operasional Grab dan Uber, Sudarsana menjelaskan jika aturan itu akan secara otomatis gugur jika ada aturan teknis serupa yang mengaturnya. Ia pun siap menjelaskan lebih lanjut mengenai hal itu, namun terbatas hanya kepada perwakilan demonstran saja.
Usai mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, mereka akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
Laporan Bobby Andalan, Bali
Artikel ini ditulis oleh:
