Jakarta, Aktual.com – Aktivis Ciliwung Merdeka, Ignatius Sandyawan Sumardi ikut berkomentar atas kabar 149 penghuni rumah susun sewa Jatinegara Barat yang mendapat teguran karena menunggak sewa.
Kata dia, kasus seperti itu semakin menunjukkan dampak penggusuran tidak hanya tentang tanah. Tapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan konflik psikologis.
“Tunggakan penghuni rusunawa Jatinegara sudah diperkirakan. Apa masih ada yang percaya janji gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) bahwa warga boleh menempati unit rusun sampai tujuh turunan?” ujar dia, kepada Aktual.com, beberapa waktu lalu.
Beber dia, penghuni rusunawa yang merupakan korban gusuran Kampung Pulo itu di awal wajib bayar deposit sebesar Rp900 ribu. Sedangkan di saat yang sama, kata dia, Ahok di media mengatakan penghuni gratis bayar sewa selama tiga bulan pertama. “Sedangkan biaya sewa per bulan itu kan Rp 300ribu, jadi gratis apanya?” kata dia.
Sandyawan yang sudah bertahun-tahun coba memberdayakan warga Bukit Duri ini mengatakan, warga sebenarnya tidak merasa keberatan tinggal di pemukiman yang disebut kumuh sebelum digusur. Karena bagi warga yang penting adalah saling kerjasama. Sedangkan ketika mereka sudah digusur dan dipindahkan ke rusunawa, warga kehilangan mata pencaharian mereka.
“Alhasil warga yang kebanyakan merupakan mengandalkan sektor informal urban pun kehilangan mata pencaharian mereka saat dipindah ke rusunawa. Ditambah lagi beratnya biaya yang harus dibayar tiap bulan. Selain untuk sewa, juga bayar listrik, air dan gas,” ujar dia.
Dari informasi yang didapat Aktual.com, warga yang menunggak lebih dari tiga bulan mendapat surat teguran. Teguran pertama dilayangkan pada tanggal 16 Agustus 2016. Tiga hari kemudian dilayangkan teguran kedua. Dan hanya diberi waktu tiga hari untuk dilayangkan teguran ketiga. Jika hingga teguran ketiga belum juga membayar tunggakan, penghuni rusun dikenakan sanksi penyegelan. Belum pengusiran, tapi pemutusan aliran listrik.
Rusunawa Jatinegara Barat disediakan bagi warga korban gusuran Kampung Pulo terkait proyek normalisasi Ciliwung pada tahun 2015 lalu. Baca: Kesulitan Bayar Sewa, 35 Penghuni Rusunawa Jatinegara Barat Terancam Didepak
Artikel ini ditulis oleh:
