Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responbility/CSR) di DKI Jakarta.
Sebab dana yang terkumpul dari berbagai perusahaan itu dipakai atas nama rakyat, namun rentan disalahgunakan Pemprov DKI, terlebih jelang Pilkada 2017.
“Investigasi dan audit terhadap aliran dana CSR dari perusahaan-perusahaan harus segera dilakukan, karena diduga sebagai politik uang dalam pilkada nanti, ujar Koordinator Komite Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Anti Korupsi (Komperak) Agung Wibowo, saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/5).
Diingatkan dia, beberapa perusahaan yang menyalurkan dana CSR ke Pemprov DKI kini sedang bermasalah di KPK. Yakni PT Agung Podomoro Land (APL) dan PT Agung Sedayu Grup (ASG).
Dari penelusuran dia, aliran dana CSR tersebut erat kaitannya dengan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pasalnya, diduga melibatkan orang kepercayaan Ahok yaitu Heryanto.
Heryanto, menurut Agung, tak jauh berbeda dengan Sunny Tanuwidjaja, yakni staf khusus Ahok yang telah dicekal KPK terkait kasus dugaan suap pembahasan dua raperda tentang reklamasi Jakarta.
Terlebih, Heryanto kerap mendapat posisi strategis. Misalnya, koordinator Normalisasi Waduk dan Sungai DKI Jakarta dan eks kepala Sudin PU Tata Air Jakbar.
“Investigasi terhadap proyek-oroyek yang melibatkan perusahaan Heryanto yang berhubungan langsung dengan Agung Podomoro dan Agung Sedayu,” ucap eksponen ’98 itu.
Artikel ini ditulis oleh:
