1 dari 14
Para Bidan Desa PTT telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan menjadi PNS dari 82 Bupati dan Walikota se Indonesia, 6 surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Serta dari DPRD di seluruh Indonesia.
Dalam aksinya ribuan bidan melihat tak kurang dari 40.000 Bidan Desa PTT yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia, yang belum diangkat juga menjadi PNS. Dapat dikatakan bahwa tugas mereka cukup berat karena berlokasi di desa-desa terpencil dengan minimnya infrastruktur dan tekhnologi kesehatan, namun mereka harus terus bekerja untuk melayani masyarakat bawah di desa-desa terpencil.
Dalam aksinya ribuan bidan melihat tak kurang dari 40.000 Bidan Desa PTT yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia, yang belum diangkat juga menjadi PNS. Dapat dikatakan bahwa tugas mereka cukup berat karena berlokasi di desa-desa terpencil dengan minimnya infrastruktur dan tekhnologi kesehatan, namun mereka harus terus bekerja untuk melayani masyarakat bawah di desa-desa terpencil.
Dalam aksinya ribuan bidan melihat tak kurang dari 40.000 Bidan Desa PTT yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia, yang belum diangkat juga menjadi PNS. Dapat dikatakan bahwa tugas mereka cukup berat karena berlokasi di desa-desa terpencil dengan minimnya infrastruktur dan tekhnologi kesehatan, namun mereka harus terus bekerja untuk melayani masyarakat bawah di desa-desa terpencil.
Dalam aksinya ribuan bidan melihat tak kurang dari 40.000 Bidan Desa PTT yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia, yang belum diangkat juga menjadi PNS. Dapat dikatakan bahwa tugas mereka cukup berat karena berlokasi di desa-desa terpencil dengan minimnya infrastruktur dan tekhnologi kesehatan, namun mereka harus terus bekerja untuk melayani masyarakat bawah di desa-desa terpencil.
Para Bidan Desa PTT telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan menjadi PNS dari 82 Bupati dan Walikota se Indonesia, 6 surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Serta dari DPRD di seluruh Indonesia.
Sepuluh ribu Bidan yang tergabung dalam Forum Bidan Desa Indonesia (FBDI) melakukan long march menuju Istana Negara menuntut status kepegawaian menjadi PNS kepada presiden RI, terkait masa kerjanya diatas sembilan tahun, Jakarta, Senin (28/9/2015). Dalam aksinya ribuan bidan melihat tak kurang dari 40.000 Bidan Desa PTT yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia, yang belum diangkat juga menjadi PNS. Dapat dikatakan bahwa tugas mereka cukup berat karena berlokasi di desa-desa terpencil dengan minimnya infrastruktur dan tekhnologi kesehatan, namun mereka harus terus bekerja untuk melayani masyarakat bawah di desa-desa terpencil.
Sepuluh ribu Bidan yang tergabung dalam Forum Bidan Desa Indonesia (FBDI) melakukan long march menuju Istana Negara menuntut status kepegawaian menjadi PNS kepada presiden RI, terkait masa kerjanya diatas sembilan tahun, Jakarta, Senin (28/9/2015). Dalam aksinya ribuan bidan melihat tak kurang dari 40.000 Bidan Desa PTT yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia, yang belum diangkat juga menjadi PNS. Dapat dikatakan bahwa tugas mereka cukup berat karena berlokasi di desa-desa terpencil dengan minimnya infrastruktur dan tekhnologi kesehatan, namun mereka harus terus bekerja untuk melayani masyarakat bawah di desa-desa terpencil.
Sepuluh ribu Bidan yang tergabung dalam Forum Bidan Desa Indonesia (FBDI) melakukan long march menuju Istana Negara menuntut status kepegawaian menjadi PNS kepada presiden RI, terkait masa kerjanya diatas sembilan tahun, Jakarta, Senin (28/9/2015). Dalam aksinya ribuan bidan melihat tak kurang dari 40.000 Bidan Desa PTT yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia, yang belum diangkat juga menjadi PNS. Dapat dikatakan bahwa tugas mereka cukup berat karena berlokasi di desa-desa terpencil dengan minimnya infrastruktur dan tekhnologi kesehatan, namun mereka harus terus bekerja untuk melayani masyarakat bawah di desa-desa terpencil.
Sepuluh ribu Bidan yang tergabung dalam Forum Bidan Desa Indonesia (FBDI) melakukan long march menuju Istana Negara menuntut status kepegawaian menjadi PNS kepada presiden RI, terkait masa kerjanya diatas sembilan tahun, Jakarta, Senin (28/9/2015). Dalam aksinya ribuan bidan melihat tak kurang dari 40.000 Bidan Desa PTT yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia, yang belum diangkat juga menjadi PNS. Dapat dikatakan bahwa tugas mereka cukup berat karena berlokasi di desa-desa terpencil dengan minimnya infrastruktur dan tekhnologi kesehatan, namun mereka harus terus bekerja untuk melayani masyarakat bawah di desa-desa terpencil.
Dalam aksinya ribuan bidan melihat tak kurang dari 40.000 Bidan Desa PTT yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia, yang belum diangkat juga menjadi PNS. Dapat dikatakan bahwa tugas mereka cukup berat karena berlokasi di desa-desa terpencil dengan minimnya infrastruktur dan tekhnologi kesehatan, namun mereka harus terus bekerja untuk melayani masyarakat bawah di desa-desa terpencil.
Dalam aksinya ribuan bidan melihat tak kurang dari 40.000 Bidan Desa PTT yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia, yang belum diangkat juga menjadi PNS. Dapat dikatakan bahwa tugas mereka cukup berat karena berlokasi di desa-desa terpencil dengan minimnya infrastruktur dan tekhnologi kesehatan, namun mereka harus terus bekerja untuk melayani masyarakat bawah di desa-desa terpencil.
Dalam aksinya ribuan bidan melihat tak kurang dari 40.000 Bidan Desa PTT yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia, yang belum diangkat juga menjadi PNS. Dapat dikatakan bahwa tugas mereka cukup berat karena berlokasi di desa-desa terpencil dengan minimnya infrastruktur dan tekhnologi kesehatan, namun mereka harus terus bekerja untuk melayani masyarakat bawah di desa-desa terpencil.
Dalam aksinya ribuan bidan melihat tak kurang dari 40.000 Bidan Desa PTT yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia, yang belum diangkat juga menjadi PNS. Dapat dikatakan bahwa tugas mereka cukup berat karena berlokasi di desa-desa terpencil dengan minimnya infrastruktur dan tekhnologi kesehatan, namun mereka harus terus bekerja untuk melayani masyarakat bawah di desa-desa terpencil.
Artikel ini ditulis oleh:

















