Jakarta, Aktual.com – Syahwat Menteri BUMN Rini Soemarno yang mendesak PT PGN (Persero) Tbk untuk segera mengikuti kebijakan holding BUMN migas telah banyak merugikan PGN ini.
Bahkan di ranah pasar modal pun direspon negatif pelaku pasar. Investor tak senang dengan sikap ugal-ugalan Rini ini, sehingga berdampak pada saham PGAS yang terus terkoreksi.
Dalam suratnya, Rini mendesak Direksi PGN untuk segera menggelar RUPSLB, sebagai proses percepatan holding migas itu. Dan sejak surat Rini itu, saham PGAS di bursa saham mulai goyah. Pada perdagangan hari Rabu (6/12) saham PGAS kembali tertekan dengan penurunan sebesar 55 poin (3,36 persen) ke level Rp1.580 per saham.
Hal itu menjadi salah satu level terendah yang disentuh perusahaan dengan identitas warna biru itu. Selama tiga hari ini harga saham PGAS turun sekitar 12 persen atau setara dengan Rp 4,5 triliun dari nilai kapitalisasi pasar PGAS tersebut.
Secara historical, sepanjang tahun ini Saham PGAS menjadi pemuncak daftar saham-saham pemberat langkah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) gara-gara adanya isu holding migas itu. Harga saham BUMN penguasa hilir gas bumi itu telah anjlok 41,5 persen sejak awal tahun hingga penutupan perdagangan kemarin (06/12).
Saham PGAS ada di urutan pertama dalam daftar saham Laggard (pemberat) IHSG secara year to date dengan kontribusi tekanan sebesar 24,8 poin. Di tempat kedua adalah saham PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang turun sebesar 33,2 persen pada periode sama diikuti saham PT Mitra Keluarga Tbk (MIKA) yang turun sebesar 32,3 persen.
Di tempat keempat daftar saham pemberat IHSG adalah PT BPD Jabar dan Banten Tbk (BJBR) yang turun 31,6 persen secara year to date dan saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) yang turun 26,7 persen.
Nilai kapitalisasi pasar saham (market cap) yang menjadi salah satu cerminan kekayaan BUMN bidang migas itu turun menjadi Rp38,302 triliun pada hari ini. Sejak isu holding migas di gulirkan oleh Rini Soemarno, tahun ini nilai kapitalisasi pasar saham PGAS sudah berkurang sebesar Rp15,89 triliun dibandingkan Rp54,197 triliun pada 2 Januari 2017 lalu.
Pembentukan holding migas yang merencanakan PT Pertamina sebagai holding dan BUMN lainnya selain PGAS seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS) sebagai anak usaha itu menimbulkan pro dan kontra.
Mayoritas pengamat dan kalangan profesional pada posisi tidak setuju terkait aksi pencaplokan PGN oleh Pertamina itu. Terlebih jika melihat para calon anak usaha itu justru merupakan perusahaan publik dan dalam kondisi sehat. Tidak seperti Pertamina yang kurang sehat.
Salah satunya, pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. Dia menilai pembentukan holding migas merupakan jalan pintas dari Menteri BUMN itu. “Harusnya pembentukan holding dimulai dengan integrasi antara PGN dengan Pertagas,” kata dia, ditulis Kamis (7/12).
Fahmi menambahkan, idealnya, holding migas merupakan perusahaan baru yang 100% sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Setelah itu, perusahaan ini akan membawahi anak perusahaan di sektor migas, termasuk Pertamina dan PGN.
“Bukan Pertamina mencaplok PGN, seperti konsep Rini. Cara ini justru menjadi blunder,” kecam dia.
Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
