Anak-anak bermain di kawasan proyek konstruksi jalan tol Becakayu, Jakarta, Rabu (4/1). Pemerintah membelanjakan Rp 165 triliun untuk belanja modal pada 2016 atau lebih rendah 23,2 persen dari tahun 2015, dimana belanja modal utamanya berkaitan dengan pendanaan proyek, jembatan, sekolah, serta proyek infrastruktur lainnya. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/pd/17.

Jakarta, Aktual.com – Pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) saat ini sangat gencar membangun infrastruktur. Namun sayangnya tak memiliki dana melimpah. Sehingga yang jadi sapi perah adalah bank-bank BUMN yang harus membiayai proyek itu.

Bahkan tak hanya itu, Menteri BUMN Rini Soemarno juga meminta perbankan BUMN untuk memberikan suku bunga rendah di angka 7 persen. Tekanan pemerintah itu dirasa kurang sehat bagi bank-bank pelat merah tersebut.

Menurut pengamat ekonomi dari Indef, Eko Listiyanto, mesti proyek-proyek infrastruktur yang didanai perbankan BUMN tetap harus masuk perhitungan keekonomiannya.

“Karena nantinya, jangan sampai  pendanaan infrastruktur oleh perbankan BUMN itu malah menimbulkan peningkatan risiko di kemudian hari,” papar Eko kepada Aktual.com, di Jakarta, Jumat (31/3).

Untuk itu, dia menegaskan, seharusnya suku bunga kredit bank BUMN juga sesuai harga pasar, jangan dipatok harus 7 persen. “Atau sesuai dengan bunga pembiayaan infrastruktur atau konstruksi pada umumnya,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS