Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan dalam waktu dua tahun kedepan pembangunan dan perbaikan secara nyata pada sektor industri garam akan terealisasi. Menurutnya, hal ini penting dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap sistem tata niaganya.
“Yang kita ubah ini sistemnya dulu. Ini kan sistem kuota langsung, di situ sumber masalahnya, keuntungannya luar biasa besarnya. Dan, itu dipake buat nyogok pejabat sehingga pejabat juga tutup mata terhadap pelbagai perilaku yang gak betul,” ujar Rizal saat ditemui usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor BPPT, Jakarta Pusat, Senin (21/9).
Rizal menyebut bahwa dengan menghapus sistem kuota menjadi sistem tarif, secara tidak langsung hal ini mendukung pejabat kita untuk tidak menerima sogokan dalam hal apapun. Pasalnya, dalam hal ini pihaknya akan memberikan insentif khusus untuk mengawasi sektor industri garam tersebut.
Kendati demikian, Rizal mengimbau pihak terkait lainnya bahwa melalui sistem tarif ini dipastikan dapat berjalan lebih efektif dan ketat. Pasalnya, hal ini erat kaitannya dengan penerimaan negara atas dikenakannya tarif dalam industri garam tersebut nantinya.
“Dari tarif ini kami minta pada Menkeu supaya penerimaan tarif dari impor dalam negeri digunakan untuk membiayai program perbaikan garam rakyat. Kalau ini dilakukan bisa sangat efektif,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
