Jakarta, Aktual.com — Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli hari ini menggelar rapat kordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, Dirut PLN Sofyan Basir dan beberapa pejabat terkait lainnya guna membahas megaproyek listrik 35 Ribu Megawatt.
Rizal mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan rapat diketahui bahwa target yang sebesar 35 ribu MW itu tidak mungkin dapat tercapai selama lima tahun ke depan, dan akan lebih realistis jika direalisasikan selama 10 tahun.
“Kenapa? Karena kalau seandainya dibangun semuanya pun dalam lima tahun tercapai sampai 35 ribu, maka PLN akan mengalami kapasitas lebih, beban puncaknya 2019 sebesar 74ribu MW, akan ada kapasitas iddle 21ribu mw. Sesuai aturan yang ada, PLN harus tetap membeli listrik dari swasta meski tidak terpakai sekalipun. Kalau ini terjadi PLN akan alami kesulitan keuangan,” kata Rizal di kantornya, Jakarta, Senin (7/9).
Ia menjelaskan, setelah dievaluasi, target yang mungkin dan harus diselesaikan adalah sebesar 16 ribu MW. Meski begitu, itupun merupakan pekerjaan yang sangat besar.
“Yang realistis smpai lima tahun hanya 16 ribuan MW. Sebab itu kami lebih senang sebut proyek ini proyek percepatan pembangunan dan diversifikasi listrik (PPD listrik),” ujar dia.
Sementara itu, saat ditemui usai rapat, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman justru bersikeras untuk tetap merealisasikan target sebesar 35 ribu MW sebagaimana yang sudah ditetapkan.
“Semua harus dilihat gimana pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Selama RPJMN nya tidak berubah, ya kita kan ikut RPJMN. RPJMN pertumbuhan ekonomi berapa. Kalau RPJMN berubah, bisa saja berubah. Ini kan hanya hasil kajian RPJMN yang dibentuk pemrintah, lalu pertumbuhan penduduk berapa. Itu (35 Ribu MW) sudah diputuskan di kabinet dan itu suatu kebutuhan. Jadi harus dibedakan antara kebutuhan dan kemampuan PLN,” tutup Jarman.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
