Jakarta, Aktual.com – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti gejolak pasar global, khususnya terkait harga minyak, gas, dan bahan bakar minyak (BBM), yang dinilai berdampak luas terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Dalam pernyataannya dari Singapura, SBY mengatakan bahwa meskipun harga energi masih fluktuatif, dampak buruknya sudah mulai dirasakan oleh banyak negara.
“Dari Singapura saya ikut mengamati gejolak pasar global, utamanya harga minyak, gas, dan BBM. Meskipun harga energi masih sangat fluktuatif, dampak buruknya sudah dirasakan oleh semua negara, termasuk Indonesia,” ujar SBY dalam akun x pribadinya @SBYudhoyono dikutip, Kamis (26/03/2026)
Ia menambahkan, sejumlah negara di Asia telah mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan perekonomian mereka, meskipun dengan pendekatan yang berbeda-beda.
SBY menilai Indonesia tidak perlu panik dalam menghadapi situasi ini, namun pemerintah harus bertindak cepat dan tepat dalam merumuskan kebijakan.
Mengacu pada pengalamannya saat menjabat presiden, SBY mengungkapkan bahwa lonjakan harga minyak pernah terjadi pada periode 2004–2005, 2008, dan 2013. Kondisi tersebut berdampak pada tekanan fiskal, pelebaran defisit APBN, serta gangguan terhadap stabilitas harga.
“Waktu itu, meskipun tidak mudah, kami memilih kombinasi kebijakan berupa penambahan subsidi dan penyesuaian harga BBM, disertai kampanye penghematan energi secara besar-besaran,” katanya.
Ia mengakui kebijakan tersebut sempat menuai pro dan kontra, termasuk gejolak politik dan aksi unjuk rasa. Namun, menurutnya, langkah itu pada akhirnya mampu menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program bantuan langsung tunai (BLT).
SBY juga menyatakan telah memantau langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tengah menyiapkan kebijakan untuk menghadapi tekanan global tersebut.
Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya penghematan energi guna menekan defisit anggaran.
“Yang penting ekonomi kita tetap selamat, pertumbuhan terjaga, inflasi terkendali, dan tidak terjadi PHK besar-besaran. Selain itu, masyarakat kurang mampu harus tetap terlindungi,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
