Jakarta, Aktual.com – Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyayangkan masih banyaknya kegaduhan politik yang belakangan ini masih terjadi, jika terus berlarut bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah diminta bisa mengharmoniskan masalah politik dan bisnis ini.
Keinginan SBY itu disampaikan pada pidatonya di acara “Indonesia Most Admired Companies 2017” yang digelar Majalah Warta Ekonomi di Jakarta, ditulis Minggu (21/5). Dia berharap, hubungan politik dan bisnis bisa berjalan sehat dan membawa manfaat bagi percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau pemerintah ingin dunia usaha berdiri untuk menumbuhkan ekonomi, maka kewajiban pemerintah adalah menjaga stabilitas sosial, politik dan keamanan,” jelas SBY.
Karena menurutnya, pada dasarnya dunia usaha di dalam negeri itu tidak akan bisa bertumbuh, jika keadaan sosial, politik dan keamanan tidak berjalan secara baik dan kegaduhan politik terus terjadi di negeri ini.
“Tanpa adanya dunia usaha yang berjalan baik, maka lapangan pekerjaan tidak akan tercipta dan ekonomi juga tak akan bertumbuh. Makanya, sektor riil dan dunia usaha harus terus ditumbuhkan,” tutur SBY.
Makanya, kata dia, pemerintah berkewajiban untuk menetapkan policy yang baik, regulasi yang bagus dan legal certainty yang bisa menjamin kepastian berusaha serta menjaga stabilitas sosial, politik maupun keamanan tersebut.
Selain itu, SBY melanjutkan, dunia usaha juga harus memberi kontribusi dan membawa mafaat untuk negara dan rakyat. Seperti konsisten membayar pajak dan berbuat sesuatu untuk ikut mengentaskan kemiskinan.
“Kalau dunia usaha lesu dan tidak membayar pajak, maka spending akan drop. Apa yang juga harus dilakukan dunia usaha? Do investment dan do something untuk mengentaskan kemiskinan. Karena kalau yang miskin berkurang, maka akan semakin banyak orang yang memiliki daya beli,” paparnya.
Sementara itu, jelas SBY, hal yang harus dihindari terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi adalah perilaku korupsi dan kolusi. “Karena hal ini tidak bagus bagi negara mana pun, apalagi di Indonesia yang berkembang budaya suap-menyuap,” ucap SBY
Dia menambahkan, jika masing-masing dari pemerintah dan dunia usaha menjalankan kewajiban dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, maka sinergi tersebut akan menciptakan kepastian. “Sebaliknya, kalau hal yang harus dihindari justru dilanggar, maka negara dan rakyat yang akan menerima beban,” katanya.
Menurut Presiden RI ke-6 itu, pada masa kepemimpinannya pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata mencapai 6 persen yang banyak disumbang oleh peran dunia usaha.
“Saat itu, banyak yang kita lakukan ketika harga minyak bumi naik di 2005. Kita juga kerja bersama melawan krisis 2008 dan kita bisa survive. Semuanya berjalan harmonis dengan dunia usaha,” pungkas dia. (*)
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
