Pertumbuhan jumlah motor dan mobil di Jakarta mencapai 12 persen per tahun atau berkisar 5.500 hingga 6000 unit per hari dan kepadatan jalanan di Ibu kota disebabkan oleh tingginya pengguna kendaraan pribadi. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani melihat perekonomian nasional di 2018 masih akan berat, karena sektor-sektor produktif belum bisa dikembangkan secvara optimal oleh pemerintah.

Menurut dia, sejauh ini perkembangan sejumlah komponen pembentuk pertumbuhan di level yang lebih mikro justru belum bertubuh optimal. Terutama yang berkaitan dengan indikator kinerja industri pengolahan serta sektor usaha produktif seperti logistik, telekomunikasi, transportasi, dan lainnya.

“Perkembangan sejumlah sektor usaha produktif tersebut belum memperlihatkan perbaikan yang memuaskan dalam tiga tahun terakhir, walaupun pemerintah terus berkomitmen menjalankan reformasi struktural,” tegas Hariyadi di Jakarta, Selasa (5/12).

Untuk itu, kata dia, agar sektor-sektor tersebut bisa optimal pemerintah harus menyelesaikan sejumlah potensi penghambat kinerja dunia usaha di 2018. Antara lain, kata dia, untuk kebijakan kementerian yang kontradiktif serta bertentangan dengan semangat penyederhanaan regulasi harus bisa diatasi.

“Karena Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah hingga akhir 2017 ini dinilai masih terbelenggu ribuan regulasi. Sehingga implementasi tak optimal padahal sangat ditunggu bagi dunia usaha,” cetus dia.

Sementara, kata dia, terkait Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 (Perpres no.91/2017) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, jika masalah birokrasi perijinan usaha bisa diselesaikan melalui satu kali registrasi on-line maka akan sangat positif pengaruhnya dalam meningkatkan daya saing usaha di Indonesia.

“Makanya, Apindo mendesak pemerintah segera melakukan perubahan total terhadap UU Ketenagakerjaan No 13/2003 seiring dengan gagalnya mandat yang dijalankan UU tersebut. Isu penting seperti Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), perizinan tenaga kerja, upaya mempertahankan dan memperluas lapangan kerja hingga pendidikan vokasi dan pemagangan masih menjadi PR pemerintah,” papar dia.

(Reporter: Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS