Jakarta, Aktual.co — Tertutupnya seleksi calon pembantu Presiden Joko Widodo tentu sebagian masyarakat bertanya-tanya, prinsip transparansi ketika kampanye diagung-agungkan, namun ketika sudah menduduki kursi RI 1, Jokowi seakan lupa.
Pengamat Universitas Islam Indonesia Muzakir menilai, pemilihan kepala daerah lebih transparan ketimbang seleksi calon menteri Jokowi.
“Kalau pilkada lebih jelas, masyarakat bisa memilih langsung, itu lebih bagus. Dari pada sembunyi-sembunyi sehingga itu menjadi tak transparan, itu blunder,” Kata Muzakir ketika dihubungi Aktual, Selasa (21/10).
Dia mengatakan, tertutupnya seleksi menteri yang dilakukan Jokowi itu seharusnya dilakukan juga ketika memilih wakilnya ketika itu. “Kenapa Jokowi tidak memperlakukan hal yang sama ketika itu memilih wakilnya,” kata dia.
Jokowi, kata dia, seharusnya bekerja sama dengan masyarakat untuk memilah nama-nama calon menterinya, karena bagaimana pun masyarakat menginginkan agaran dalam seleksi menteri transparan. 
“Harusnya konsultasinya kepada masyarakat, bukan ke KPK, jadi masyarakat bisa menilai terkait dengan hasil seleksi itu,” kata dia
Meski sudah resmi dilantik menjadi Presiden. Tapi sampai saat ini Jokowi belum mengumumkan siapa sosok menteri-menteri yang akan duduk di kabinet.
Seleksi yang dilakukan selama ini juga terkesan tertutup dan tidak ada uji publik resmi seperti transparansi dan akuntabilitas. Sikap dari Jokowi dalam menjaring calon menteri tersebut diduga karena mantan Wali Kota Surakarta itu takut dikritik manakala figur menteri yang dipilihnya tidak diterima publik. 

(Wisnu)

(Nebby)