Jakarta, Aktual.com — Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tak menghargai kemajemukan masyarakat dengan sikap kesewenang-wenangannya terhadap warga miskin.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melambung, membuat warga kelas bawah sulit tinggal di Jakarta. Sementara, ada perlakuan terbalik yang diberikan Ahok terhadap para pemodal.
“Penggusuran terhadap pemukiman orang-orang miskin dilakukan secara semena-mena. Sementara itu, para pemodal besar diberi konsesi-konsesi yang menggiurkan, mendapatkan lahan-lahan baru seperti lewat reklamasi, bahkan izin untuk membangun Giant Sea Wall,” kata Cendekiawan Yudi Latif, Jumat (21/8).
Pilihan warga ibu kota kepada Ahok selaku pemimpin DKI pada pilgub lalu, didasari semangat kemajemukan. Namun, dukungan itu dirasa bertepuk sebelah tangan karena arus utama kebijakannya tak menghargai kemajemukan kelas sosial dalam masyarakat.
“Cenderung hanya berpihak pada kalangan atas. Kalau dia terus-menerus berbuat seperti itu, Ahok menyia-nyiakan kesempatan untuk membuktikan bahwa sebagai pemimpin yang datang dari golongan minoritas bisa berlaku adil bagi semua kalangan,” tegas Yudi.
Artikel ini ditulis oleh:
