Konflik antara mantan karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya dengan manajemen PT Freeport. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktul com – Anggota Komisi VII DPR, Enny Maulani Saragih merasa pemerintah hanya selalu memberi angan-angan dalam penanganan pertambangan PT Freeport di Papua, Pasalnya apa yang dikatakan oleh pemerintah selama ini selalu melenceng dari kenyataan.

Hal teranyar mengenai divestasi saham 51 persen yang diklaim oleh pemerintahan bahwa hal itu sudah mencapai kesepakatan, namun faktanya ternyata tidak demikian.

“Sejak awal saya sudah curiga. Nggak mungkin Freeport legah begitu saja menyerahkan saham 51 persen, dan ternyata memang nggak beres klaim pemerintah,” kata Enny saat rapat dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan di Komisi VII, Senin (9/10).

Lalu dia mengingatkan kembali mengenai janji-janji pembangunan smelter, dan ternyata sudah bertahun-tahun hal itu hanya janji-janji, sementara Indonesia dirugikan dengan pengeluaran izin ekspor.

Karena itu, dia meminta pemerintahan untuk menyampaikan informasi yang benar agar tidak merugikan rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Andy Abdul Hamid

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS