Jakarta, Aktual.com -Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) meminta Pemerintah menjadikan sengketa dengan PT PT Freeport sebagai momentum untuk menata dan meluruskan hakikat pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) negara.
Wakil Sekretaris Jenderal KPP-PRD, Rudi Hartono menegaskan bahwasanya prinsip kedaulatan dalam pengelolaan SDA merupakan hal yang tak boleh ditawar.
“Freeport ini hanya momentum untuk mendiskusikan sebagai tata kelola pertambangan dan tata kelola energi. Kita jangan jadi negara yang bertumpu pada ekspor bahan mentah. Jadi tidak bisa ditawar bahwa Indonesia sebagai pemilik kekayaan harus berdaulat,” tegasnya secara tertulis, Senin (13/3)
Dia menuturkan; dirasa cukup sudah bagi negara Indonesia dijadikan negara pelayan yang menyajikan bahan baku bagi negara lain. Tradisi penjajahan seperti ini harus diakhiri.
Sudah saatnya Indonesia bertindak mandiri atas kekayaan alam yang dimilikinya. Bagi PRD, investasi swasta atau asing tidak boleh melucuti kedaulatan negara.
“Kita hanya ingin dibuat sebagai negara yang jual bahan mentah terus. Menempatkan Indonesia sebagai pelayan dan penyedia bahan baku. Dan ini seperti era zaman penjajahan,” tandasnya.
Laporan: Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Andy Abdul Hamid
