Jakarta, Aktual.co — Direktur Riset Katadata Heri Susanto mengatakan bahwa Pemerintah Jokowi-JK berpotensi menghadapi lima ancaman jika ketegangan politik terus berlanjut pasca pelantikan 20 Oktober 2014 nanti.

“Pertama, ancaman pelemahan kurs rupiah dan indeks saham. Hasil riset katadata menunjukan gejolak politik yang terjadi pada tiga pekan terakhir (26 September-13 Oktober 2014) mengakibatkan nilai tukar rupiah dan IHSG merosot paling tajam di kawasan Asia,” kata Heri saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Kamis (16/10).

Menurutnya, selama periode tersebut rupiah melemah 1,3 persen dan IHSG merosot 4,3 persen. Fenomena ini membuktikan bahwa selain faktor eksternal, kisruh politik domestik cukup signifikan memberikan dampak negatif di pasar finansial. Kemudian, ancaman yang kedua adalah ancaman memburuknya iklim bisnis.

“Asosiasi Pengusaha Indonesia sudah memperkirakan jika kisruh politik terus berlanjut maka akan menurunkan bisnis sekitar 5,5 persen. Respon negatif investor setidaknya terlihat dari keluarnya arus modal asing (capital outflow) di pasar finansial, khususnya di pasar saham obligasi. Selama tiga pekan terakhir, setidaknya total net sell asing di pasar modal mencapai Rp7 triliun. Dalam waktu bersamaan, kepemilikan asing atas obligasi negara juga menurun sekitar Rp6 triliun,” jelasnya.

Ketiga, lanjutnya, ancaman terhambatnya pembangunan infrastruktur. Tim transisi Pemerintah baru menyebutkan setidaknya dibutuhkan anggaran Rp6.500 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur selama periode 2015-2019. Kenyataannya realisasi dana infrastruktur yang tersedia dalam satu dekade terakhir hanya di kisaran 2 persen dari PDB. Keempat, ancaman laju pertumbuhan ekonomi terancam tersendat. Bank Dunia sudah memperingatkan bahwa politik yang tidak stabil akan mempengaruhi perekonomian nasional. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai 5,2 persen, lebih lambat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,8 persen.

“Kelima, ancaman meningkatnya pengangguran karena perlambatan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan memperkecil daya penciptaan lapangan kerja,” sebutnya.

Berkaca dari lima ancaman tersebut, Heri mengatakan bahwa para elite politik dari kedua kubu yaitu koalisi Prabowo dan Jokowi perlu secara arif meredakan ketegangan dan menghindari terjadinya kebuntuan negosiasi yang bisa berujung pada krisis politik.

()

(Eka)