Jakarta, Aktual.com – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 Semester I untuk sektor kelautan dan perikanan sebesar 15,7% dinilai masih terlampau kecil. Jika tidak ada perbaikan kinerja program dan penyerapan anggaran, niscaya peningkatan kesejahteraan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sulit tercapai.
Hal tersebut dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, dalam keterangan tertulisnya, pada Senin (7/8).
“Perbaikan kinerja program dan penyerapan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan mutlak disegerakan agar permasalahan yang masih belum terselesaikan di desa-desa pesisir, seperti peralihan alat tangkap ikan, penyelesaian kelengkapan dokumen kapal, dan perbaikan kelembagaan dan layanan perizinan perikanan di pusat maupun daerah, bisa diatasi,” jelas Halim.
Halim mencatat, alokasi APBN untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 sebesar Rp 9,3 triliun, turun Rp 4,5 triliun dibanding dengan APBN 2016. Sementara anggaran yang terealisasi baru senilai Rp1,4 triliun atau 15%.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Teuku Wildan
Editor: Eka
