“Jika tidak ada perbaikan di sisa waktu kurang dari 4 bulan dikarenakan adanya pembahasan RAPBN Perubahan Tahun 2017, permasalahan kelautan dan perikanan akan berlarut-larut tanpa penyelesaian,” kata dia.
“Padahal, perbaikan kesejahteraan rakyat tidak bisa ditunda. Sementara masa kerja Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo terhitung kurang dari 20 bulan,” tambah Halim.
Untuk itu, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kinerja anggarannya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat pesisir agar program yang sudah direncanakan sejak tingkat desa bisa diimplementasikan demi kesejahteraan rakyat.
(Reporter: Teuku Wildan)
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
Eka
