Jakarta, Aktual.com – Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Elia Massa Manik kembali menegaskan dengan yakin tidak merasa keberatan atas keinginan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM yang akan memperkecil porsi saham pertamina di Blok Mahakam.
Walaupun sebelum pemerintah telah memutuskan share down hanya 30 persen dan selebihnya diberitakan ke Pertamina sebesar 60 persen dan Participating Interest untuk pemerintah daerah 10 persen.
Namun sekarang berbeda dengan ketentuan itu, pemerintah memperbesar porsi share down menjadi 39 persen kendati Pertamina telah terlanjur investasi untuk mempertahankan produksi setelah blok itu mengalami terminasi pada Januari 2018.
“Itu surat PT Total ke pemerintah dan ranahnya pemerintah, tapi sejauh ini kita nggak masalah. Kita sudah investasi dan pengeboran berjalan,” kata Elia Massa Manik saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (12/7)
Sebelumnya Indonesian Resources Studies (IRESS) kecewa dengan Sikap Direksi PT Pertamina yang tidak konsisten menjalankan kebijakan perusahaan. Selaku orang yang telah lama mengamati dan meneliti lika-liku pengelolaan Blok Mahakam, Direktur IRESS, Marwan Batubara menilai Direksi Pertamina saat ini yang dipimpin oleh Elia Massa Manik berikap ‘Asal Bapak Senang’.
Pasalnya telah sejak lama perusahaan plat merah itu mengidamkan blok yang terletak di Kalimantan Timur tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan pertamina, mulai dari melobi komisi VII DPR hingga menyurati pemerintah agar diberikan blok itu.
Namun setelah blok itu benar-benar diberikan kepada Pertamina, pihak direksi berupaya mencari partner dan tidak keberatan membagi saham dengan porsi yang sangat besar mencapai 39 persen.
Alasan yang dikemukakan agar berbagai resiko bisnis. Sikap ini tentu mengundang pertanyaan Marwan, karena ia melihat sikap Direksi Pertamina saat ini kontradiktif dengan sikap sebelum-sebelumnya yang menyatakan siap mengelola Blok Mahakam jika blok itu dilimpahkan kepada Pertamina.
Marwan mensinyalir telah terjadi tekanan politik yang diliputi campur tangan mafia kepada Direksi Pertamina, sehingga para direksi mengeluarkan sikap kontradiktif dari sikap sebelumnya. Oleh karena itu dia minta ketegasan dan kejelian Presiden Joko-Widodo agar tidak ‘dirampok’ melalui kepemilikan Mahakam.
“Sejauh mana Jokowi berani mengambil keputusan, terutama jika ada sikap yang berbeda dari Menko yang sangat powerful! Jika ada sikap-sikap yang berbeda dari oknum-oknum pejabat dan para pemburu rente yang pro asing, masih mampukah Jokowi bersikap pro rakyat dan pro BUMN?” ujarnya, Selasa (11/7)
Pewarta : Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
