“Pembatasan ruang gerak kendaraan ini kesannya seperti kita boleh beli kendaraan tetapi tidak boleh pakai. Yang penting pemerintah dapat keuntungan pajak,” katanya.
Kesan pemerintah menjadikan industri kendaraan sebagai ladang memperoleh pajak, kata Edison, makin kuat manakala proyek perluasan atau penambahan jalan baru di Jakarta makin jarang digarap.
“Secara kasatmata sudah sangat jelas, kemacetan di Jakarta terjadi karena jalan yang sekarang ada, sudah tidak sanggup lagi menampung volume lintasan kendaraan,” katanya.
Edison mengatakan bahwa undang-undang telah mengarahkan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang representatif bagi aktivitas transportasi masyarakat.
Moratorium kendaraan bisa ditempuh pemerintah dengan cara pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor maksimal tiga unit per kepala keluarga.
Artikel ini ditulis oleh:
