Jakarta, Aktual.co —Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepertinya tak mau jajaran Pemprov DKI saja yang jadi kambing hitam dalam temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI  mengenai anggaran siluman berjumlah fantastis di APBD DKI tahun 2014.
Kata dia, anggaran ‘siluman’ tak hanya bisa muncul dari Pemprov DKI saja, tetapi juga dari DPRD DKI.
Sebagai contoh, ujarnya, adalah temuan mengenai soal dana hibah dan bantuan sosial.
“Yang lebih lucu lagi hibah dan bantuan sosial tidak ada proposal, tapi bisa tiba-tiba ada. Nah kenapa muncul? Apakah dari SKPD atau dari oknum di DPRD?” ujarnya, di Balaikota DKI, Kamis (6/11). 
Untuk menghindari saling tuduh, Ahok pun mendesak agar di tahun 2015 sistem e-budgeting bisa segera berjalan di DKI, sehingga diharapkan bisa menekan munculnya anggaran siluman seperti saat sekarang.
Karena dengan penerapan e-budgeting, maka anggaran bisa dimonitor dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan.  “Kami tidak mau saling menuduh (antara Pemprov dan DPRD),” ujarnya.
Sebelumnya, di Balaikota DKI tadi pagi Ketua KPK Abraham Samad menekankan perlunya dibuat akuntabilitas di penggunaan dana hibah. 
Di mana Samad mengaku temui banyak masalah terkait hibah dan bantuan sosial di Pemprov DKI. Di mana banyak penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban. 
“Ini terjadi di hampir semua provinsi. Karena itu harus ada akuntabilitas penggunaan dana hibah.”

()