Jakarta, Aktual.com – Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto menilai bahwa daerah-daerah tambang di Indonesia selalu saja menyisakan konflik. Misalnya saja penambangan Quarry di Desa Wadas yang akan digunakan sebagai material konstruksi Waduk Bener. Waduk ini memang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurutnya, konflik di daerah tambang selalu terjadi antara mereka yang setuju dan tidak setuju. Mereka yang setuju biasanya sudah diiming-imingi oleh pengusaha tambang sejumlah penggantian uang.
“Sementara yang menolak biasanya karena mereka menyadari bahwa hidup mereka di masa depan akan terancam. Mereka tahu bahwa tanah tempat mereka menggantungkan hidup mereka dengan cara bercocok tanam akan lenyap seketika dan alam yang menghidupi mereka akan segera hancur lebur,” kata Suroto dalam Dialog Aktual yang bertajuk Konflik Desa Wadas secara virtual, Jakarta, Jumat (11/2).
Ia pun mengaku heran dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih mementikan proyek strategis nasional (PSN), terlebih di masa pandemi saat ini.
“Sebetulnya infrastruktur sosial masih banyak yang diperlukan, seperti sekolah yang masih berantakan gedungnya, tapi kenapa yang dibangun kok justru infrastruktur seperti IKN (Ibu Kota Negara). Seharusnya, secara politis itu fokus bagaimana menyelesaikan problem rakyat yang terdampak pandemi,” ujarnya.
Suroto meminta agar pengelolaan tambang di Indonesia menggunakan konsep ‘Tambang Lestari’. Konsep ini, tambah dia, untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam hal kepemilikian kelembagaan.
Dalam konsep Tambang Lestari tersebut nantinya masyarakat yang terdampak dari aktivitas tambang akan terlibat dalam pengambilan keputusan.
“Saya mengusulkan satu konsep, yaitu tambang lestari. Artinya konsep yang mendorong partisipasi masyarakat dalam konsep kepemilikan kelembagaannya. Jadi misalnya, ada potensi tambang seperti Querry yang ada di Wadas, jadi semua warga wadas diajak bicara, entah melalui BUMDes atau lembaga otonom seperti koperasi yang dimiliki masyarakat sekitar, kemudian mereka bicara bersama dan mengambil keputusan bersama,” kata Pakar Koperasi dan UMKM ini.
Artikel ini ditulis oleh:
A. Hilmi
