Pertagas (Antara)

Jakarta, Aktual.com – Industri hilir di sektor gas yang terjadi di Medan, Sumatera Utara ternyata menciptakan praktik usaha tak sehat yang dilakukan oleh PT Pertagas Niaga.

Padahal, anak usaha PT Pertamina (Persero) ini tak memiliki jaringan infrastruktur pipa di Medan. Justru jaringan pipa lebih banyak dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk. Untuk itu, mestinya ada peran pemerintah yang melakukan penunjukan terhadap PGN dalam mengurusi sektor hilir gas ini.

“Tentu saja pemerintah tak bisa tinggal diam. Harus ada evaluasi yang selama ini dari praktik Pertagas di Medan itu,” cetus pengamat hukum sumber daya alam asal Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi kepada Aktual.com, Jumat (10/2).

Menurut Redi, praktik monopoli usaha di sektor hilir gas ini sangat disayangkan. Terlebih mereka tak memiliki infrastruktur pipa gas kok bisa menetukan harga.

“Mengapa pemerintah tak memilih PGN yang jelas-jelas BUMN? Jika pemerintah tak melakukan evaluasi, akan berpotensi merugikan keuangan negara,” jelas Redi.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Roby Agusman Harahap mengeluhkan, kalangan industri di Medan terpaksa membayar harga gas lebih mahal karena PT Pertagas Niaga mengutip biaya sebesar US$ 1,55 per MMBTU. Padahal tegas Roby, PT Pertagas Niaga tidak mempunyai infrastruktur pipa gas.

Hal ini terjadi, kata dia, karena praktik ini dipicu oleh ulah calo gas yang menyebabkan harga makin meningkatkan dan tidak kompetitif.

“Industri di Medan sudah lama mengeluhkan ini. Mereka harus bayar lebih mahal karena ada calo gas, pemerintah tidak boleh kalah sama calo gas ini,” keluh Roby.

Kondisi itu juga dikeluhkan oleh Wakil Ketua Komisi B, Jenny Luciana Berutu. Menurut dia, pemerintah mestinya memperbaiki tata kelola gas bumi terutama terkait masalah alokasi gas bumi. Dan seharusnya peran PGN lebih besar.

“Tapi Kementerian ESDM malah memberikan alokasi gas ke perusahaan (Pertagas) yang tidak punya infrastruktur gas. Seharus PGN ding. Karena di Medan itu, PGN punya pipa gas langsung ke industri. Tapi ternyata PGN tidak dapat alokasi gas. Ini aneh tapi nyata terjadi di Medan,” papar dia.

(Laporan: Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka