Saat ditagih janji pimpinan KPK yang akan menghadirkan ahli tersebut, Febri mengatakan saat ini pihaknya akan terlebih dahulu fokus menuntaskan perkara mantan Menteri Sosial yang juga mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.
Erni Maulani Saragih dan pengacara mengaku ada aliran uang Rp2 miliar yang mengalir saat Munaslub Partai Golkar 2017 silam.
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto sendiri membantah adanya aliran tersebut. Namun demikian pada pekan lalu, KPK justru menerima pengembalian uang sebesar Rp700 juta dari partai besutannya tersebut partai Golkar. Uang tersebut disinyalir berasal dari suap proyek PLTU Riau-1.
“Kemarin atau lusa ya atau dua hari yang lalu tapi yang pasti dari pengembalian uang tersebut dengan nilai sekitar Rp700 jutaan,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/9).
Uang itu kini telah disita pihaknya untuk penyidikan kasus. Dengan pengembalian tersebut, menurut Febri, sejatinya pihak Golkar mengakui adanya aliran uang dari proyek PLTU Riau-1.
“Artinya yang diakui sekitar Rp700 jutaan dan kemudian dikembalikan kepada KPK,” kata Febri
Selain itu menurut Febri, pengembalian itu pun menjadi salah satu bukti penguat adanya praktik rasuah dalam proses pembahasan proyek PLTU Riau-I yang melibatkan partai politik. Komisi Antikorupsi, kata dia bakal menelusuri aliran dana suap proyek bernilai USD900 juta itu ke pihak lain.
“Itu yang kami telusuri dan setelah terkonfirmasi juga dilakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah pihak ada salah satu pihak pengurus partai yang kemudian mengembalikan uang tersebut,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby