Jakarta, Aktual.co — Penunjukan politikus asal Partai Nasdem, M Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan.
Salah satunya adalah pengamat Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muzakir yang mengkhawatirkan akan terjadinya subordinasi politik, karena melihat latar belakang M Prasetyo yang pernah berkecimpung dalam partai politik.
“Saya sebagai warga negara yang juga pengamat hukum, merasa khawatir, jangan sampai hukum pidana menjadi subordinasi politik, sehingga hukum pidana menjadi alat kepentingan membrangus lawan-lawan politik,” kata Muzakir kepada Aktual.co, Minggu (30/11).
Menurutnya, kepentingan politik akan sangat rentan terjadi dalam tugasnya sebagai Jaksa Agung, lantaran jika dilihat dalam latar belakangnya, M Prasetyo pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh.
“Potensi itu ada, karena dia dari partai politik pendukung pemerintah, dan pasti efeknya akan berpengaruh terhadap orang Nasdem jika melakukan tindak pidana ada unsur proteksi, mungkin memang tidak kentara, tapi kemungkinan ada kearah itu,” ujar Muzakir.
Oleh karena itu, kata Muzakir, untuk menghindari terjadinya hal demikian, seharusnya Jaksa Agung yang dipilih bukan dari tokoh yang berlatar belakang partai politik.
“Karena ini bidang penegakan hukum, janganlah memasukan orang-orang politik, semestinya penagak hukum dipegang orang yang netral, misalnya dari Jaksa Agung karier,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
