Soal Pertanggung Jawaban APBN 2016, DPR Tekankan Pemerintah Aspek Kehati-hatian

Jakarta, Aktual.com – Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memberikan pandangan terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pekan lalu. Sejumlah catatan kritis turut menyertai pandangan sepuluh fraksi kepada pemerintah. Seluruh  fraksi DPR meminta pemerintah mengedepankan aspek kehatian-hatian dalam pelaksanaan APBN.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan mengingatkan, saat ini APBN Indonesia sedang mengalami tekanan fiskal akibat dari situasi ekonomi global yang belum stabil. Menurutnya, situasi global yang tak menentu itu diakibatkan oleh kebijakan moneter Amerika Serikat, situasi krisis di Semenanjung Teluk, penurunan harga minyak dunia yang menyebabkan defisit pada APBN-P 2016 mencapai 2,42 persen dari PDB, dan faktor lainnya.

“Kita mengharapkan ke depannya, dan yang dinginkan oleh semua fraksi DPR, tentunya ada aspek kehati-hatian atau prudent dari pemerintah. Apalagi di tengah tekanan terhadap fiskal Indonesia yang belum mereda,” kata Taufik usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Menteri Keuangan mengenai Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-fraksi DPR atas Pelaksanaan APBN 2016, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).

Menurut legislator Partai Amanat Nasional itu dengan atau tidak disadari, situasi ekonomi yang kurang bersahabat ini, bukan menjadi salah pemerintah. Melainkan situasi ekonomi global yang memberikan tekanan kepada fiskal Indonesia. Sehingga, DPR dan pemerintah harus bersama-sama mencari solusi, tanpa mencari pembenaran masing-masing. Menurutnya, pada tanggapan pelaksanaan APBN 2016 ini, pemerintah dinilai sudah mengakomodir pandangan seluruh fraksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka