“Saya mengapresiasi pemerintah yang telah mengakomodasi dan menjawab semua pertanyaan dari seluruh fraksi. Sehingga situasinya menjadi solutif, bukan situasi pembenaran. Dengan menjawab seluruh pandangan fraksi yang melakukan pengkritisan dan perbaikan terhadap pertanggungjawaban APBN 2016, Pimpinan DPR RI mengapresiasi sikap akomodatif pemerintah itu,” tambah Taufik.
Disisi lain, Taufik kembali mengingatkan kepada pemerintah untuk menggunakan utang negara untuk hal-hal yang bersifat produktif, dan menerapkan aspek kehat-hatian. Upaya produktif itu diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Selain itu, dengan mengoptimalkan program-porgram dana transfer daerah atau dana desa, diharapkan dapat memeratakan perekonomian dan mengurangi gini ratio di daerah.
“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2016 ini juga menjadi salah satu bahan dalam penyusunan RAPBN 2018 yang saat ini sedang disusun DPR dan pemerintah,” tutup legislator asal dapil Jawa Tengah VII itu.
Sementara itu sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya menjelaskan, pada tahun 2016, perekonomian dunia masih belum menunjukkan pemulihan dan masih mengalami tekanan perlemahan, terlihat dari masih rendahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan, dan rendahnya volume perdagangan dunia. Kondisi ini, sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan pendapatan negara.
“Kondisi perlambatan ekonomi global pada tahun 2016 sangat mempengaruhi proyeksi asumsi-asumsi APBN, terutama sisi pendapatan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kredibilitas APBN, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN TA 2016,” jelas Menkeu.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
