Puluhan Superhero yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi melakukan aksi di acara Car Free Day, Bunderan HI, Jakarta, Minggu ( 21/2/2016). Dalam aksinya Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengajak masyarakat untuk Tolak Revisi UU KPK.

Bandung, Aktual.com – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Prof Dr Romli Atmasasmita mengingatkan agar tidak menjerumuskan Presiden Joko Widodo dengan mendesak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir revisi UU KPK yang baru disahkan oleh DPR.

“Mereka yang mendorong Presiden untuk membuat Perppu pembatalan revisi UU KPK menjerumuskan Presiden ke jurang kehancuran lembaga kepresidenan,” kata Romli, Jumat (4/10).

Romli mengingatkan, penerbitan Perppu KPK sebelum revisi UU KPK sah diundangkan, maka akan melanggar UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Jika Presiden membuat Perppu sebelum sah revisi UU diundangkan, maka Presiden melanggar UU dan dapat diimpeach,” ucapnya.

Perumus UU KPK tahun 2002 ini menyarankan, Presiden segera untuk mengundangkan hasil revisi UU KPK yang telah disahkan DPR pertengahan September 2019 lalu, dan mempercepat pelantikan pimpinan KPK yang baru.

“Saran-saran saya agar Presiden undangkan saja (revisi UU KPK) dan percepat pelantikan pimpinan KPK baru,” tuturnya.

(Abdul Hamid)