Jakarta, Aktual.com – Kinerja BPJS Kesehatan terus alami kerugian atau defisit di laporan keuangannya. Di tahun ini, diperkirakan defisit BPJS ini akan mencapai Rp9 triliun.
Belum lama ini, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melaporkan defisit pada laporan keuangan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dari laporan tersebut dinilai kerugian BPJS Kesehatan karena iuran (premi) yang terlalu rendah.
Terhadap hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebutkan akan berusaha menutupi BPJS dari defisit yang besar itu. Untuk ini, ia bakal melakukan kajian untuk mencari sumber-sumber yang bisa menutup defisit.
Menurut Menkeu, pemerintah melalui BPJS Kesehatan ingin menutup seluruh biaya yang harusnya ditanggung masyarakat Indonesia agar mendapatkan jasa kesehatan yang layak, terutama yang berpendapatan rendah.
“Maka, kami perlu untuk menghitung berapa probabilita mereka yang sakit dan berdampak ke tanggungan. Kami terus kalkulasi kelas 1-3 masing-masing memiliki cost dibanding manfaat yang mereka peroleh,” jelas Menkeu di Jakarta, Kamis (2/11).
Dia menambahkan, pemerintah sekarang melakukan kajian untuk melihat sumber-sumber kontribusi dari iuran agar lebih seimbang. “Agar BPJS bisa dapat jumlah masukan dari iuran untuk men-sustain dari jumlah yang harus dibayarkan,” kata dia.
Disebutkan dia, pemerintah sendiri sebetulnya sudah memiliki estimasi terhadap BPJS mengenai kemungkinan yang disebut kebutuhan untuk menutup keseluruhan tanggungan yang mereka bayarkan itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
