Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim penambahan utang bisa dikendalikan. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, membahas asumsi makro rancangan APBN 2018 dengan Komisi XI DPR. Dalam asumsi makro itu, pendapatan negara ditetapkan Rp1.878,4 triliun dan belanja negara Rp2.204,4 triliun. Sehingga ada defisit anggaran mencapai 2,19 persen atau sebesar Rp325,9 triliun.

Namun dengan anggaran sebesar itu, Menkeu mengklaim pihaknya menjaga kualitas dan prioritas belanja anggaran itu untuk memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kesempatan kerja. “Itu semua bisa terjadi dengan melalui menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas,” ujar Sri Mulyani, saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, ditulis Kamis (7/9).

Namun, dia juga mengomentari terkait dengan masalah utang yang di APBN dari defisitnya sebesar Rp325,9 triliun. Diklaim Sri Mulyani, penambahan utang itu bisa dikendalikan.

“Jadi utang itu tetap bisa dikendalikan. Selama ini beredar berita bahwa utang itu sepertinya masalah besar, padahal bisa kita atasi kok. Karena kita tetap merencanakan dengan hati-hati untuk membiayai hal-hal yang prioritas itu,” klaim dia.

Apalagi tahun depan penerimaan negara dari perpajakan sudah ada dari tax amnesty, sehingga pemerintah akan upayakan belanja pemerintah lebih sehat. Dengan melakukan belanja strategis seperti belanja infrastruktur, dan penyerapan belanja secara baik agar mengurangi kemiskinan dan bermanfaat luas.

Dengan kondisi itu, pemerintah juga tetap mengantisipasi beberapa risiko dari ekonomi global yang masih memengaruhi prospek perekonomian salam negeri. “Salah satunya terkait harga komoditas yang masih lemah dari sisi politik dan ekonomi. Juga adanya risiko keuangan dengan eskalasi apa yang terjadi di Korea Utara dan proses Brexit yang sedang berjalan,” tegas Menkeu.

Asumsi dasar ekonomi yang telah tercatat dalam RAPBN 2018 untuk pertumbuhan ekonomi ditetapkans sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 3,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp13.500, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5,3%, harga minyak Indonesian Crude Price (ICP) US$ 48 per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari (Bph), dan lifting gas 1,2 juta barel setara minyak.

 

Laporan: Busthomi

Artikel ini ditulis oleh: