Gerakan Indonesia Beradab yang di dalamnya termasuk Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dompet Dhuafa, sangat mendukung terbitnya surat edaran dari KPI tersebut. Surat edaran tersebut dinilai sebagai langkah penegakan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat yang selama ini telah dilanggar dalam praktek penyiaran di Indonesia.