Jakarta, aktual.com – Survei Trust Indonesia menunjukkan tingkat ketidakpuasan para pakar (key opinion leader) yang sangat tinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei Trust menjelaskan sebanyak 61,4 persen responden menyatakan ketidakpuasan dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Di luar perkiraan kami, angka ketidakpuasan para pakar justru sangat tinggi. Sebanyak 61,4 responden menjawab tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli dalam keterangan konferensi pers yang berlangsung, Rabu (26/3) siang.
Meski demikian, jika dibandingkan, ketidakpuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming jauh lebih tinggi daripada ketidakpuasan terhadap Presiden Prabowo. Sebanyak 72,6 persen responden justru menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja Wakil Presiden Gibran. Sebaliknya, hanya 50,4 persen responden yang tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo.
“Para pakar tampak lebih mengapresiasi kinerja Presiden Prabowo ketimbang Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sebagian mereka memang melihat kerja-kerja nyata yang dilakukan Presiden Prabowo. Misalnya saat mendatangi korban banjir di Bekasi dan mengumumkan bonus hari raya untuk para pengemudi ojek online,” ujarnya.
Sementara itu, hanya tiga Kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran yang mendapat tingkat kepuasan di atas rata-rata. Pertama, Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 19,9 persen. Kedua, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang memperoleh level kepuasan sebanyak 11,8 persen. Dan yang ketiga, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mendapat tingkat kepuasan sebanyak 11,0 persen.
“Di luar ketiga Menteri tersebut, level kepuasan para pakar hanya di bawah 10 persen. Dugaan kami, ini terkait dengan kinerja ketiga kementerian tersebut selama sebulan terakhir. Ramadhan berjalan tenang dengan harga pangan yang relatif stabil, Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja dan bonus hari raya bagi teman-teman Ojol,” ujarnya.
Sementara itu, generasi (Baby Boomers) menjadi generasi yang paling tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sekitar 70 persen responden generasi Baby Boomers mengaku tidak puas dengan kinerja yang ditunjukkan pemerintahan.
Senada, kelompok kalangan terdidik juga menjadi segmen dominan responden yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 63,3 responden dengan latar belakang sarjana dan pascasarjana menyatakan ketidakpuasan dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pun sebanyak 65,2 persen respon yang berlatar Profesor/ Doktor mengaku tidak puas dengan pemerintahan saat ini.
“Kelompok kalangan terdidik yang paling tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Boleh jadi dalam pandangan mereka, banyak kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap tidak rasional karena tidak berdasar pada basis data (ilmiah) yang kuat,” ujarnya.
Dari sisi isu, mayoritas responden menunjukkan ketidakpuasan yang sangat besar pada revisi RUU TNI, efisiensi anggaran dan program makan bergizi gratis (MBG). Secara berturut-turut, angka ketidakpuasan tersebut berada pada level 75,5 persen (Revisi RUU TNI), 77,2 persen (ketepatan sasaran MBG) dan 80,7 persen (alokasi efisiensi anggaran).
“Ketidakpuasan para pakar tersebut juga ditunjukkan pada program program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Level ketidaksetujuan dan keraguan responden yang tinggi menunjukkan bahwa program-program tersebut ke depan harus mendapat evaluasi dan pengawasan yang komprehensif agar mampu mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik yang lebih besar,” ucap Fadhli.
Survei Trust Indonesia dilakukan secara hybrid atau campuran (offline dan online) pada 17-23 Maret 2025 dengan melibatkan 347 orang key opinion leader yang tersebar di 34 provinsi. Para key opinion leader ini adalah para pakar (expert) yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mendalam mengenai visi-misi dan program pemerintah. Mereka meliputi delapan (8) profesi antara lain akademisi, aktivis mahasiswa, birokrat, masyarakat sipil atau LSM, jurnalis media atau pers, pengamat politik, pengusaha dan tokoh masyarakat.
Survei ini juga menggunakan metode purposive sampling alias Non-Probability sampling dalam teknik pengambilan sampling. Melalui metode ini, sampling responden akan lebih representatif dan relevan dengan tujuan penelitian.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
