Jakarta, Aktual.com – Elektabilitas Anies Rasyid Baswedan dalam beberapa bulan terakhir meningkat dari 16,3% menjadi 17,7% sehingga membuat partai NasDem, Demokrat dan PKS (NaDeSe) semakin yakin untuk mengusung Anies menjadi calon presiden 2024.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal mengatakan bahwa hal tersebut dipertegas dengan adanya pertemuan-pertemuan formal dan informal ketiga partai politik tersebut.
“Padahal jika dilihat ketiga partai politik tersebut memiliki background & ideologi politik yang berbeda,” katanya kepada wartawan, Kamis (22/9).
Bahkan, Azhari juga mengatakan bahwa Nasdem adalah partai koalisi pemerintah (Dependen), sedangkan Demokrat dan PKS adalah partai oposisi pemerintah (Independen).
“Dengan dukungan calon presiden kepada Anies Baswedan maka NaDeSe menjadi satu-satunya Partai Politik Interdependen (bekerjasama) yang terdiri dari partai politik koalisi dan partai politik oposisi,” ungkapnya.
Azhari juga mengatakan kalau kerjasama tersebut merupakan sebuah peluang besar karena masyarakat memiliki banyak pilihan dalam menentukan calon presiden 2024.
“Dengan adanya koalisi Interdependen ini, semakin mempertegas bahwa PDIP akan ditinggalkan oleh partai-partai koalisi lainnya,” paparnya.
Selain itu, Azhari juga mengatakan bahwa PDIP melalui ketua umumnya mengusulkan untuk tidak mengganti nomor urut partai politik.
“Hal ini akan terjadi jika sikap dan gaya politik PDIP terlalu elitis. Apalagi PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan partai “wong cilik” sikapnya tidak tegas soal kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi,” sambungnya.
Dikatakan Azhari bahwa PDIP selaku partai pemerintah saat ini sangat bertolak belakang dengan sikap PDIP pada saat kenaikan harga BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sebenarnya secara ekonomis ide yang disampaikan oleh ketua umum PDIP ini cukup bagus, namun menjadi sangat politis karena disampaikan langsung oleh ketua umum PDIP, karena sebagian besar publik merasakan keberadaan ketua umum PDIP hari ini terlalu banyak mengintervensi kebijakan-kebijakan teknis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan partai koalisi nya,” katanya.
“Apalagi jika KIB (Golkar – PAN – PPP) dan koalisi Gerindra – PKB saat ini sedang menguat sampai ke tataran “grassroot atau bawah” di daerah-daerah. Pilhan PDIP hanya ada dua, yaitu tidak berkoalisi (mengusung calon presiden sendiri) atau masuk kedalam koalisi KIB ataupun koalisi Gerindra – PKB,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arie Saputra
