Menteri Keuangan Sri Mulyani ragu bisa turunkan kemiskinan. (ilustrasi/aktual.com)
Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai, rencana pemerintah yang akan melakukan swastanisasi 30 bandara dan 20 pelabuhan semakin membuktikan bahwa keuangan negara memang sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Pemerintah mengeluarkan wacana swastanisasi bandara dan pelabuhan dengan dalih penghematan anggaran negara yang sedang mengalami defisit.
“Dengan kata lain, pemerintah mengamini bahwa keadaan keuangan negara saat ini sedang compang-camping,” ujar Heri di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (23/10).
Seharusnya, kata dia, langkah swastanisasi dan privatisasi terhadap puluhan pelabuhan dan bandara harus dipikirkan dengan sangat matang dan prudent. Sebab, pelabuhan dan bandara adalah hal strategis yang menjadi pintu masuk segala ancaman seperti penyelundupan barang-barang illegal, obat-obat terlarang, dan perdagangan manusia.
“Jika swastanisasi di jalankan, maka otomatis peran negara akan kecil untuk melakukan kontrol. Dan itu berarti bahwa kedaulatan negara bisa terancam,” kata Politisi Gerindra itu.
Menurut Heri, swastanisasi dan privatisasi tidak selalu jadi jalan keluar yang tepat untuk menjawab soal minimnya anggaran APBN untuk pengelolaan pelabuhan dan bandara. Pasalnya, Kedaulatan tak bisa diabaikan atas nama anggaran negara yang defisit.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS