“Justru di situlah tantangan pemerintah untuk bagaimana melakukan pembangunan tanpa mengorbankan hal-hal strategis. Logika swastanisasi dan privatisasi itu adalah soal untung-rugi sehingga tidak terlalu pas kalau diterapkan pada hal-hal strategis,” kata Legislator dari dapil Jabar IV itu.

Dari pengalaman yang sudah-sudah, kata Heri, swastanisasi dan privatisasi akan menimbulkan penetrasi dana asing dalam jumlah besar.
“Dan sudah pasti ujungnya adalah soal siapa, kapan, dan berapa untungnya,” katanya.
Ia menyarankan, agar PT Pelindo sebagai pengelola pelabuhan dan PT Angkasa Pura sebagai pengelola bandara serta Kementerian Perhubungan mencari langkah terbaik yang tidak boleh mengabaikan nilai-nilai vital dan strategis.
“Kementerian Perhubungan sebagai representasi negara tidak boleh lepas tangan 100 persen dari tugas pengelolaan pelabuhan dan bandara itu. Jika itu yang dilakukan, maka negara menjadi sungguh-sungguh absen. Tidak hadir dan terkesan lepas tangan atas hal-hal strategis,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: