Jakarta, Aktual.com — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) mengakui pihak pemerintah provinsi Banten tetap akan menyuntik dana, meski pemprov Banten akan memiliki BPD Banten.

Dengan kondisi tersebut, pemprov Banten sudah dipastikan tidak akan melepas kepemilikan sahamnya di BJBR ini.

“Pak Rano (Gubernur Banten) sudah memastikan ke kami tidak akan melepas sahamnya di BJB, karena mereka menganggap investasi di kami menguntungkan,” tandas Direktur Keuangan BJB, Nia Kania di Jakarta, Senin (29/2).

Bahkan komitmen ini dipastikan dengan kesiapan pemprov Banten untuk menyuntik dana segar ketika pihaknya membutuhkan dana.

“Mereka sudah berkomitmen untuk ikut menyuntik. Karena bagi mereka, tidak mau sahamnya terdelusi. Alasannya, return yang diperoleh dari saham yang ditempatkan di BJBR sudah cukup bagus,” imbuh Nia.

Saat ini, Pemprov Banten memiliki 5,37 persen saham Bank BJB, sementara pemerintah kota/kabupaten se-provinsi Banten menguasai 7,76 persen saham.

Sempat mencuat kabar pemprov Banten akan menjual sahamnya di BJB seiring dengan keinginan Pemprov Banten melalui PT Banten Global Development untuk mengakuisisi saham PT Bank Pundi Indonesia Tbk (BEKS).

BJB sendiri, di tahun ini memang masih membutuhkan dana besar. Anatara lain untuk menyuntik anak-anak usahanya. “Kami siapkan Rp462 miliar untuk menyuntik anak usaha. Rp400 miliar untuk BJB Syariah, dan Rp62 miliar untuk dua anak usaha BPR,” imbuhnya.

Kendati nantinya ada Bank Banten baru, BJB tetap tidak takut berkompetisi di wilayah Banten. “Tidak ada insentif dari pemprov Banten, posisi kami sama saja dengan bank-bank lain yang berekspansi di sana,” tegasnya.

()

(Arbie Marwan)