Dengan kondisi kebangkrutan keuangan negara itu, kata Daeng, pada akhirnya pemerintah Jokowi akan menyalahkan pemerintan daerah atas kegagalan jual negara kepada investor asing dan juga dalam berburu utang.
“Kondisi seperti itu, nantinya akan dijadikan alasan mangkas anggaran Pemda. Bagaimana bicara pemerataan kalau anggaran daerah dipotong?” kritiknya.
Bahkan kebijakan seperti itu, disebut Daeng, bertolak belakang dengan semangat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“Jokowi berambisi besar tergadao pertumbuhan ekonomi, tapi sayangnya anggaran dipangkas. Ini ilmu ekonomi dari mana? Mestinya Jokowi bertanya kok pertumbuhan ekonomi 5% penerimaan pajak 2016 tidak bertambah? Ada tax amnesty lagi. Jangan-jangan, pendapatan pajak normal diubah jadi pendapatan tax amnesty,” papar dia.
Kebijakan Jokowi yang melakukan pemangkasan anggaran seperti itu, kata dia, harus terus dikritisi rakyat kalau perlu dilawan.
“Makanya, rakyat mesti bersatu dengan semua kepala daerah melawan pemangkasan anggaran dan pencabutan subsidi rakyat. Pemangkasan tersebut menjadi infrastruktur bancakan oligarki nasional, taipan, dan asing,” pungkas dia.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
