Jakarta, Aktual.com – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menganggarkan Rp25 miliar hingga Rp30 miliar untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang masih mencapai 20,30 persen pada 2017.
Mulai 2017 pemkab menganggarkan secara khusus penanganan kemiskinan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditunjuk, di luar anggaran reguler sebesar Rp25 miliar sampai Rp30 miliar.
“Kami menangani kasus kemiskinan secara khusus, dengan membuat program penanggulangan kemiskinan yang memiliki daya ungkit kuat. Sejauh ini, berdasarkan evaluasi, program yang telah berjalan belum memiliki daya ungkit kuat,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki di Kulon Progo, Senin (13/11).
Ia mengatakan angka penurunan kemiskinan di Kulon Progo dari 2011-2016 rata-rata 0,9 persen pertahun sehingga Kulon Progo menempati peringkat keempat sekabupaten/kota di DIY terkait kemiskinan, namun pada 2015-2016, peringkat kemiskinan Kulon Progo menjadi nomor kelima setelah Kabupaten Gunung Kidul.
Hal itu disebabkan pada 2015-2016, Kulon Progo tidak memiliki program yang memiliki daya ungkit kuat untuk mengurangi kemiskinan, baik sektor pertanian, pariwisata dan industri.
Langgeng mengaku hal itu berbeda dengan Gunung Kidul yang sektor pariwisatanya berkembang pesat sehingga memiliki daya ungkit mengurangi kemiskinan.
“Meski demikian, rata-rata angka penurunan kemiskinan di Kulon Progo masih tertinggi di DIY,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
Editor: Eka
