Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berkomitmen untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta produk dalam negeri.
Pada acara Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen dari APBN 2023 masih tersedia untuk mendukung produk dalam negeri.
Pagu belanja negara pada APBN 2023 mencapai Rp3.061,2 triliun, tetapi hingga semester I 2023, realisasinya baru mencapai Rp1.255,7 triliun.
Hal ini berarti ada dana sebesar Rp1.805,5 triliun yang dapat diserap hingga akhir 2023.
Dalam upaya mendukung produk UMKM, pemerintah menerapkan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), dengan tujuan meningkatkan serapan belanja produk dalam negeri hingga mencapai 95 persen di kalangan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah.
Sri Mulyani menyebut bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) dialokasikan sebesar Rp1.112,45 triliun untuk 5,3 juta paket pengadaan. Namun, realisasi saat ini baru mencapai Rp387,81 triliun dengan 768 ribu paket.
Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap bahwa belanja barang dan jasa pada enam bulan terakhir tahun 2023 dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung penggunaan produk lokal dengan memperkuat aspek daya saing, kualitas, dan kompetisi harga.
Upaya tersebut termasuk peningkatan realisasi belanja untuk produk UMKM dan artisan sebesar Rp250 triliun dalam APBN.
Dukungan pemerintah ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM yang masih berjuang untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19.
Dengan optimalisasi APBN dan fokus pada produk dalam negeri, Sri Mulyani berharap sektor UMKM dan ekonomi dalam negeri dapat terus tumbuh dan berkembang.
Selain itu, kegiatan Temu Bisnis Tahap VI ini berawal dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan produk dalam negeri.
Hal ini sejalan dengan semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang mengangkat tema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Mewujudkan Kemandirian Bangsa”.
Dalam kegiatan tersebut, terdapat kolaborasi penyelenggaraan antar Kementerian dan Lembaga serta Instansi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, LKPP, dan KADIN, yang menampilkan diskusi panel berbentuk Talkshow dengan narasumber dari instansi-instansi yang menjadi Unit In Charge untuk mendorong realisasi belanja produk dalam negeri.
Pemerintah juga melaksanakan kebijakan melalui Inpres nomor 02 Tahun 2022 dan menerapkan reward and punishment bagi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dan BUMN yang tidak mencapai belanja 95% untuk produk dalam negeri sebagai langkah nyata dalam mendukung kampanye nasional Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan bahwa tujuan dari Temu Bisnis Tahap VI adalah mencapai target 95% pagu anggaran belanja barang dan jasa produk dalam negeri, memprioritaskan belanja produk merek dalam negeri sebagai prioritas utama belanja pemerintah, dan memanfaatkan kartu kredit pemerintah domestik sebagai alat belanja dalam penggunaan anggaran Kementerian dan Lembaga.
Yasonna Laoly juga berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi wadah sosialisasi e-katalog LKPP agar para pelaku usaha, terutama yang berada di daerah, lebih memahami fasilitas LKPP dan lebih dekat dengan pengguna anggaran.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Firgi Erliansyah
