Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Jamil, menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lemah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras (RSSW).
“Seolah KPK tidak berdaya menemukan dua alat bukti, sehingga menaikkan penyelidikan ke penyidikan tidak bisa,” ujarnya dalam rapat yang dihadiri pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).
“Kita tidak boleh berburuk sangka, tapi kita hanya bertanya,” sambung politikus kelahiran Sumatera Utara itu.
Sulitnya menemukan dua alat bukti tersebut, kata Nasir, komisioner KPK dicitrakan seakan-akan ‘pasang badan’ demi Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Sehingga, ada publik minta kalau begitu bubarkan saja KPK,” terangnya.
Padahal, ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, proses pengusutan suatu kasus yang berangkat dari operasi tangkap tangan (OTT) cukup cepat dilakukan komisi antirasuah. “Ini tantangan KPK,” katanya.
Nasir pun mempertanyakan, apakah KPK sudah ada koordinasi lanjutan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ‘penemu’ kasus RSSW, dalam mengusut masalah itu. Sebab, pertemuan berkala terakhir yang dilakukan dua lembaga negara tersebut pada 20 November 2015.
“Untuk menghindari polemik audit BPK tidak benar, apa salahnya dilakukan pertemuan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
