Gedung tersebut mulai dibangun sejak Desember 2013 dengan nilai kontrak Rp195 miliar direncanakan memiliki 70 ruang pemeriksaan dan gedung penjara yang mampu menampung 50 orang, 40 pria dan sepuluh wanita.

Jakarta, Aktual.com – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono yang diserahkan ke KPK hanya berjumlah Rp2,792 miliar.

Berdasarkan laman acch.kpk.go.id, di pantau di Jakarta, Jumat (25/8), anak buah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini, terakhir melaporkan hartanya pada 1 Agustus 2016 saat diangkat menjadi Dirjen Hubla.

Harta teresbut terdiri atas tanah dan bangunan di kota Tangerang Selatan sejumlah Rp559,209 miliar, mobil Toyota Yaris senilai Rp220 juta, mobil Toyota senilai Rp90 juta, logam mulai senilai Rp166,693 juta, benda bergerak lain Rp33 juta serta giro dan setara kas lain senilai Rp1,723 miliar.

Jumlah itu 10 kali lipat dibanding dengan total nilai uang yang ditemukan saat KPK melakukan OTT terhadap Tonny di mess perwira tempatnya tinggal yaitu sekitar Rp20 miliar. Uang itu ditemukan dalam 33 tas berisi uang pecahan mata uang rupiah, dolar AS, poundsterling, euro, ringgit Malaysia senilai total Rp18,9 miliar dan dalam satu rekening Bank Mandiri yang sisa saldonya Rp1,174 miliar.

Uang itu diduga berasal dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Pemberian tersebut dilakukan cara penyerahan uang dalam bentuk ATM yaitu pemberi suap membuka rekening dengan menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif, selanjutnya pemberi suap meneryahkan ATM kepada penerima suap dan pemberi menyetorkan sejumlah uang kepada rekening tersebut secara bertahap dan penerima suap pun menggunakan ATM dalam berbagai transaksi.

Seusai pemeriksaan pada Jumat dini hari, Tonny mengaku bahwa uang tersebut untuk biaya operasionalnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Nebby